Network
KABAR PRIANGAN - Kasus dugaan adanya pemotongan terhadap dana hibah Bantuan Sosial (Bansos) di wilayah Kabupaten Tasikmalaya kembali menyeruak ke permukaan.
Kali ini dana Bansos yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2020 tersebut, membuat para penerima yang mayoritas lembaga pendidikan dan keagamaan ini dilanda kebingungan.
Pasalnya bantuan yang besarannya rata-rata Rp 300 juta hingga Rp 400 juta ini dipotong separuhnya oleh pihak tertentu. Tidak hanya itu, mereka pun kini kerap didatangi oleh oknum yang mengatas namakan Ormas hingga wartawan.
Baca Juga: Sah! Budi Budiman Diberhantikan Sementara dari Wali Kota, Yusuf Resmi Jabat Plt
Padahal kini mereka pun kebingungan untuk mengaplikasikan anggaran yang diterimanya karena sangat jauh dari nilai yang seharusnya diterima.
Sementara nantinya mereka juga harus melaksanakan pelaporan penggunaan dana Bansos tersebut harus sesuai dengan nilai utuh yang tertera di NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah).
Kondisi ini kemudian mendorong para penerima dana hibah Bansos untuk datang mencari perlindungan hukum ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Kabupaten Tasikmalaya. Mereka khawatir, jika bantuan yang diterimanya justru bakal menyeret ke ranah hukum.
Baca Juga: Astagfirullah! Wanita Bugil Jalan-jalan di Sebuah Mall di Tasikmalaya
Di Kabupaten Tasikmalaya sendiri jumlah penerima diperkirakan mencapai puluhan lembaga. Namun mereka yang mau terbuka dan meminta perlindungan hukum ke LBH Ansor baru 7 lembaga saja, yakni di wilayah kecamatan Sukarame.
Ketua LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya, Asep Abdul Rofiq SH, menjelaskan, munculnya dugaan kasus pemotongan dana bantuan sosial dari pemerintah provinsi Jawa Barat ini mengemuka setelah adanya laporan dan konsultasi hukum dari 7 lembaga pendidikan keagamaan asal Kecamatan Sukarame ke LBH Ansor pada Senin, 15 Februari 2021.
