Network
KABAR PRIANGAN - Proses penyelidikan terhadap pemotongan bantuan sosial (bansos) yang kini dilakukan Polres Tasikmalaya sampai saat ini terus berjalan.
Meski ada kabar nantinya akan dilimpahkan ke Penyidik Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, namun kepolisian nampaknya ingin merampungkan tugas mereka.
Dimana saat ini ada 7 lembaga pendidikan dan keagamaan dari Kecamatan Sukarame yang tengah dimintai keterangannya pasca melaporkan pemotongan bantuan yang mereka alami. Sumber anggarannya sama yakni anggaran pemerintah provinsi Jawa Barat tahun 2020.
Baca Juga: Walah! Anggota Polresta Tasik Mendadak Dites Urine, Ada Apa?
Akan tetapi diluar kasus itu, saat inipun diketahui kasus penyelidikan serupa juga dilakukan petugas dari Polda Jawa Barat. Bedanya, pemeriksaan yang dilakukan di kantor Polsek Taraju ini, bersumber dari anggaran bantuan provinsi Jawa Barat tahun 2019.
Mereka yang dimintai keterangannya pun merupakan para pemilik lembaga pendidikan keagamaan. Nyaris sama dengan anggaran 2020, kasus inipun menyeret nama anggota DPRD Jawa Barat sebagai pembawa bantuan. Bahkan pasword eksekutor pemotong bantuan juga sama percis yakni Subarkah.
Sayang tidak ada ada keterangan resmi dari aparat penegak hukum Polda Jawa Barat. Bahkan pemeriksaan yang dilakukan secara tertutup inipun minim keterangan dari kepolisian setempat.
Baca Juga: Jokowi Cabut Aturan Soal Investasi Miras
"Pemeriksaannya tertutup. Disini hanya meminjam tempat saja," jelas petugas yang enggan disebutkan identitasnya.
Sementara Ketua LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya, Asep Abdul Rofiq, sangat mengapresiasi kinerja penegak hukum akan pendalam yang tengah dilakukan. Hal ini pun menunjukan komitmen serius untuk mengungkap dalang kasus pemotongan yang telah merugikan para tokoh agama dan guru ngaji ini.
