Network
KABAR PRIANGAN - Para pemilik lembaga pendidikan dan keagamaan penerima bantuan sosial (Bansos) Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2020, diketahui terus mengalami intervenasi dari sejumlah pihak.
Hal ini ditemukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya dalam proses penyidikan terhadap 217 lembaga penerima bantuan sosial yang telah mengalami pemotongan.
Aksi intervensi ini kemungkinan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak ingin aksi pemotongan bantuan tersebut terbongkar.
Baca Juga: Soal Ganti Rugi Lahan Tol Cisumdawu, PN Sumedang Akan Gelar Sidang Konsinyasi
Pasalnya pemilik lembaga yang mengalami hal tersebut diminta untuk tutup mulut atau bahkan melindungi nama-nama tertentu dengan menjelaskan jika penyaluran bantuan tersebut telah sesuai aturan dan tidak ada pemotongan.
"Pengakuan lembaga saat di BAP ini, hampir setiap hari ia mengalami intervensi agar tidak mengakui adanya pemotongan. Jadi penerima ini malah bingung karena tidak sesuai faktanya, bahkan mereka merasa tertekan atas adanya intervensi ini," jelas Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, M. Syarif SH.
Intervensi ini dikatakan Syarif, seperti dipengaruhi agar jangan mengaku ke Kejaksaan. Mereka ditakuk-takuti jika nantinya penerima atau pemberi akan terjerat hukum.
Sehingga dengan cara ini pemilik lembaga menjadi ketakutan. Meski begitu, pihak kejaksaan terus memberikan pemahaman hukum, agar pemilik lembaga mau diperiksa.
Baca Juga: Penyidikan Kasus Bansos di Kabupaten Tasikmalaya Berlanjut, 50 Lembaga Sudah Diperiksa
Syarif pun memberi peringatan, bagi siapa saja yang mencoba mengganggu proses hukum yang kini tengah berjalan maka akan berhadapan dengan pihaknya. Kejaksaan menyiapkan jerat hukum bagi pihak tersebut.
