Network
KABAR PRIANGAN - Pemberlakuan PPKM Darurat di Garut yang dimulai sejak 3 Juli 2021, dilakukan sesuai intruksi dari pemerintah pusat menyusul masuknya Kabupaten Garut dalam kawasan zona merah penyebaran Covid-19.
Penegakkan penerapan protokol kesehatan pun tentu harus lebih digalakkan lagi dengan harapan bisa meningkatkan kesadaran dan disiplin warga mematuhi protokol kesehatan (prokes).
Kapolres Garut, AKBP Wirdhanto Hadicaksono mengungkapkan, selama pemberlakuan PPKM Darurat mobilitas warga Garut menurun antara 20-30 persen.
Baca Juga: Jelang Idul Adha, Polres Garut Perketat Penyekatan Arus Mudik di Wilayah Perbatasan
“Hasil evaluasi kami, selama dilakukan PPKM Darurat, telah terjadi penurunan mobilitas warga antara 20-30 persen dan tentunya kita harapkan ke depannya bisa ada peningkatan sampai Garut mencapai titik hijau," ujar Wirdhanto, Minggu 18 Juni 2021.
Untuk mencegah masuknya warga dari luar serta pemudik ke kawasan Kabupaten Garut, jajaran Polres Garut kian memperketat penjagaan di daerah perbatasan.
Untuk menyekat kendaraan dari arah Tasikmalaya, petugas melakukan operasi di daerah Kecamatan Cilawu dan Malangbong. Sedangkan untuk kendaraan dari arah Bandung, penyekatan dilakukan di daerah Kadungora.
Baca Juga: Tak Bisa Tunjukan Sertifikat Vaksinasi, Puluhan Kendaraan yang Masuk Garut Diputar Balik
"Kita perketat penjagaan dan penyekatan di jalan utama terutama wilayah perbatasan menjelang libur Idul Adha ini. Setiap yang mau masuk wilayah Garut, kita periksa apakah membawa surat keterangan bebas Covid-19 dan sertifikat yang menyatakan dirinya sudah menajlani vaksinasi," ucap Wirdhanto.
