Network
KABAR PRIANGAN - Hingga kini penganan persoalan sampah di Kabupaten Tasikmalaya belum bisa dilakukan secara maksimal. Bahkan dari total sampah rumah tangga yang dihasilkan warga 900 ton per hari, saat ini diakui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya baru tertangani 13 persennya saja.
Banyak faktor yang membuat pengelolaan sampah ini belum maksimal, selain keterbatasan jumlah armada, luasnya wilayah dengan masyarakat yang tersebar di 39 kecamatan juga jadi kendala.
Belum lagi persoalan kesadaran masyarakat dalam membuang sampah serta Tempat Pembuangan Sampah Akhir (PTSA) yang belum mempergunakan teknologi modern.
"Produksi sampah rumah tangga di kita hampir 900 ton per hari, kalau per bulan bisa dikalikan saja berapa. Kalau yang tertangani oleh kita baru 13 persennya saja, itu pun dari 3 Kecamatan, yakni Singaparna, Manonjaya dan Ciawi," ujar Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya, Endang Sahrudin, Kamis 23 September 2021.
Baca Juga: Harga Telur Ayam Kian Merosot, Banyak Peternak di Tasikmalaya Menyerah
Dikatakan Endang, saat ini kendaraan operasional truk pengangkut sampah yang pihaknya miliki hanya 6 armada saja, dengan kapasitas 12 ton sampah per hari yang bisa ditarik. Sebab rata-rata 1 armada hanya mampu menarik 16 kubik atau 2 ton sampah saja per hari.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya, Roni Ahmad Syahroni, menuturkan, jika permasalahan sampah menjadi persoalan bersama yang harus dituntaskan bersama-sama. Tidak hanya pemerintah dan TPSA sebagai hilir dari persoalan sampah, tetapi juga kesadaran masyarakat dalam memilah dan membuang sampah.
"Jika dikelola dengan baik, sampah ini justru bisa menjadi nilai ekonomi. Maka kita upayakan itu dengan terus mensosialisasikan dibentuknya bank-bank sampah di tingkat kampung," jelas dia.
Saat ini, Pemkab Tasikmalaya bersama DPRD Kabupaten Tasikmalaya tengah menggagas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pengelolaan sampah. Roni berharap, jika Peraturan Daerah yang dihasilkan nantinya bisa menjadi referensi bagi masyarakat. Artinya, Perda pengelolaan sampah bukan hanya penyelesaian pemerintahan semata.
Baca Juga: Dewan Kabuapten Tasikmalaya Gagas Ranperda Pengelolaan Sampah
