Network
KABAR PRIANGAN - Keinginan massa aksi dari Gerakan Rakyat Menggugat (GRM) saat melakukan audiensi bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya terkait pengaduan karut-matut penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak menemui titik terang.
Soalnya, keinginan mereka untuk bertemu Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya tidak terlaksana, sebab yang bersangkutan sedang mendampingi wakil menteri di Kecamatan Cipatujah.
"Untuk yang lainnya seperti di Komisi IV berusaha melayani, hanya saja keinginan para audiens di luar kewenagan komisi IV untuk bisa menghadirkan dan bertemu Pak Sekda," kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Syahban Hilal, Rabu 9 Maret 2022.
Baca Juga: Travel Gelap Kian Marak, Pengusaha Angkutan Umum Mengadu ke DPRD Kabupaten Tasikmalaya
Karena itulah belum ada keputusan atas hasil audensi tersebut. Sebab massa aksi tetap menginginkan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menemuinya.
Menurut Hilal, dalam penyaluran BPNT tidak sepenuhnya karut-marut. Namun permasalahannya dalam hal sembako seperti kualitas dan harga sebab karut-marut tidak bisa disimpulkan, apalagi dari segi sampel belum jelas.
Hanya saja bila melihat mekanisme, yang menjadi permasalahan pada pembelanjaan KPM.
Baca Juga: Tolak Rencana Pemerintah Menghapus Subsidi Pupuk, Petani Tasikmalaya Ancam Naikkan Harga Gabah
