Network
KABAR PRIANGAN - Sebanyak 206 karyawan Perum Perhutani KPH Garut tergabung pada DPD Serikat Karyawan Perum Perhutani KPH Garut bersama ribuan karyawan Perum Perhutani se-Pulau Jawa melakukan aksi demo ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Rabu, 18 Mei 2022.
Aksi tersebut untuk menyikapi Surat Keputusan (SK) 287 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dianggap memberikan ruang pada kelompok.
Ketua Serikat Karyawan Perum Perhutani KPH Garut, Tisna mengatakan, jumlah karyawan yang ikut aksi dari Garut sebanyak 206 orang, dan berangkat dari Garut sekitar pukul 20.00 malam.
Baca Juga: Jelang Diresmikan Jokowi, DPRD, Pemda Garut dan Pelaku Usaha Kompak Bersihkan Situ Bagendit
"Aksi ini juga mempertanyakan nasib para karyawan Perhutani di Garut setelah SK itu diberlakukan. Jadi nasib karyawan nantinya bagaimana, karena di SK tersebut belum jelas," ujar Tisna melalui keterangan tertulisnya.
Dalam pernyataan sikapnya, karyawan Perum Perhutani KPH Garut melalui DPD Serikat Karyawan Perum Perhutani KPH Garut menyatakan, menolak terbitnya SK Mentri LHK Nomor : 287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 tentang penetapan kawasan hutan dengan pengelolaan khusus (KHDPK) diwilayah kerja Perum Perhutani KPH Garut dengan wacana seluas 80.796,29 hektare dari luas 85.145,95 Ha, yang sisa pengelolaanya oleh Perhutani KPH Garut seluas 4.349,66 hektare.
Baca Juga: Jumlah Hewan Ternak di Garut yang Terpapar Wabah PMK Terus Bertambah
Kemudian, bahwa dengan terbitnya SK Mentri LHK Nomor : 287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 tersebut akan berdampak pada :
a. Kelestarian hutan di kabupaten Garut akan terjadi degradasi fungsi hutan.
b. Nasib ratusan karyawan Perum Perhutani KPH Garut yang tidak jelas.
