Network
KABAR PRIANGAN - Kasus tabungan siswa macet menjadi sorotan masyarakat di Sumedang. Tabungan siswa macet diduga karena diselewengkan oknum guru atau kepala sekolah di sekolah bersangkutan.
Menyikapi hal itu, Bupati Sumedang harus memberikan perhatian khusus terhadap kasus macetnya tabungan siswa SD yang terjadi di sejumlah sekolah di wilayah Sumedang.
Bupati bisa memanggil Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) untuk meminta penjelasan terkait kasus macetnya tabungan siswa SD, seperti yang terjadi di SDN Darmaraja 2, Kecamatan Darmaraja, dengan jumlah yang cukup fantastis.
Baca Juga: Baru Empat Bulan Menjabat, Kepala SDN Darmaraja 2 Sumedang Dihadapkan Pada Tabungan Macet Rp430 Juta
"(Pemanggilan Kadisdik) sekaligus juga untuk melihat mekanisme pengawasan oleh pihak dinas ke sekolah-sekolah seperti apa, agar hal seperti ini tidak terjadi di SD lain dan mengulang kasusnya," ujar Peneliti Senior Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jawa Barat, Nandang Suherman, Kamis, 16 Juni 2022.
Nandang yang juga pengajar di Sepola (Sekolah Politik Anggaran) Perkumpulan Inisiatif Bandung itu mengatakan, kasus tabungan siswa macet harus dicari akar penyebabnya.
Dalam hal ini, kata Nandang, pihak Disdik harus mengetahui, apakah uang tabungan siswa tersebut ditabung di bank atau disimpan di rumah guru dan kepala sekolah.
Baca Juga: Bank Sumedang Lakukan Kerjasama di Bidang Perdata Dengan Kejari Sumedang
Kemudian, tambah Nandang, jika kasus tabungan siswa macet terjadi masif di sejumlah SD dan terjadi setiap tahun kelulusan, maka pihak Disdik harus melakukan evaluasi pengawasan.
"Maka jadi pertanyaan, apakah (kasus tabungan siswa macet) karena faktor penghasilan guru atau karena kebutuhan oknum guru yang tinggi karena perubahan gaya hidup. Kalau karena kebutuhan untuk memenuhi dan mengongkosi gaya hidup, sudah selayaknya harus diberikan sanksi keras oleh pihak dinas," tuturnya.
