Network
KABAR PRIANGAN - Ketua Pansus Ranperda Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P3M) DPRD Kota Tasikmalaya, H. Murjani menegaskan bahwa upaya mengimplementasikan Perda itu perlu kerja kolaboratif.
Artinya meski leading sektornya Dinas Kesehatan (Dinkes), peran serta dan partisipasi
sejumlah stakeholder mulai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), kampus, lembaga swadaya masyarakat dan lainnya harus hadir dan ikut memberi kontribusi.
"Kebersamaan dan kolaborasi jadi poin penting, karena persoalan tersebut tak melulu jadi tanggung jawab Dinas Kesehatan seorang. Makanya dalam dengar pendapat membahas Ranperda ini, kita undang banyak elemen dan alhamdulillah terangkum banyak masukan dalam upaya P3M tersebut mulai penyakit Tuberkolosa, Hiv/Aids, DBD, Covid-19 dan yang lain dari berbagai unsur masyarakat dan lembaga terkait," kata Murjani usai rapat dengar pendapat pembahasan Ranperda P3M di ruang rapat paripurna DPRD, Kamis 23 Juni 2022.
Baca Juga: Komunitas Katsu Rencanakan Gelar Liga Katepel se-Bandung Raya
Ditambahkan Murjani, dalam implementasinya nanti, Perda tersebut tidak bisa dilaksanakan oleh Dinkes saja, melainkan harus ada peran lintas sektoral dan masyarakat.
Berkaca pada penanganan Covid-19, , kebersamaan dan partisipasi lintas sektoral mulai Dinkes, Dinsos, Diskoperindag, Dinas KB dan lainnya terbukti cukup sukses meredam pandemi Covid-19 itu.
Maka keberhasilan seperti itu akan coba adopsi jadi payung hukum untuk melegitimasi tugas dan tanggung jawab pihak-pihak terkait dalam P3M ini.
Baca Juga: Inalillahi, Salah Seorang Dewan Hakim Meninggal Usai Menjalankan Tugas Sebagai Juri MTQ di Sumedang
