Network
KABAR PRIANGAN - Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kabupaten Sumedang, dengan tegas menolak kebijakan pemerintah pusat, terkait kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Penolakan PKS Kabupaten Sumedang terhadap kebijakan harga BBM bersubsidi ini, tentunya sejalan dengan sikap yang disampaikan Fraksi PKS di DPR RI.
"Kami DPD PKS Sumedang beserta Fraksi PKS DPRD Sumedang, sepakat menolak kenaikkan harga BBM," kata Sekretaris Umum DPD PKS Kabupaten Sumedang Dadang Sopian Syauri, dalam jumpa pers, Rabu, 7 September 2022.
Baca Juga: Ini Jumlah Warga Penerima BLT BBM di Kabupaten Sumedang
Dadang Sopian menyebutkan, penolakan mengenai kenaikkan harga BBM bersubsidi ini, tentunya bukan tanpa dasar. Sebab apabila pemerintah tetap bersikeras menaikkan harga BBM bersubsidi, maka dampaknya akan menyengsarakan masyarakat.
"Kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi ini, akan menyengsarakan rakyat. Makanya, kami sepakat untuk menolak kebijakan tersebut," ujar Dadang Sopian.
Penolakan kenaikkan BBM bersubsidi ini, kata Dadang, tentunya telah disuarakan pula oleh Fraksi PKS pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang diselenggarakan Rabu, 7 September 2022.
Baca Juga: Wagub Jabar Puji Keberhasilan Sumedang Terapkan Transformasi Digital Sumedang
Dimana dalam Rapat Paripurna DPRD bersama Pemda Kabupaten Sumedang, Fraksi PKS dengan lantang telah menyuarakan penolakan atas kenaikkan harga BBM bersubsidi.
Keseriusan PKS dalam menolak kenaikkan harga BBM bersubsidi ini, disampaikan pula oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sumedang dr. Iwan Nugraha.
