Network
KABAR PRIANGAN - Dalam upaya mengoptimalkan pengendalian tunggakan PBB P2 di wilayah Kabupaten Sumedang, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumedang, kini kembali meminta pendampingan dari pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumedang.
Permohonan pendampingan ini, secara resmi ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Bapenda Sumedang dengan Kejari Sumedang, yang dilaksankan di Kantor Kejari Sumedang, Selasa, 29 November 2022.
Dimana nota kesepakatan bersama tersebut, ditandatangani langsung oleh kedua belah pihak, yakni Kepala Bapenda Sumedang Rohana S.Sos.,M.Si., dan Kepala Kejari Sumedang I Wayan Riana SH.,M.H.
Baca Juga: Hadapi Pemilu 2024, ASN Sumedang Diminta Bersikap Netral Jangan Masuk Pusaran Politik
Kepala Bapenda Kabupaten Sumedang Rohana, menyebutkan kerjasama ini merupakan salah satu upaya Bapenda untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dalam hal penanganan masalah tunggakan PBB P2.
"Kerjasama ini, bagian dari ikhtiar Bapenda untuk mempercepat upaya pengendalian atau penagihan tunggakan pajak, khususnya PBB P2 kepada para Wajib Pajak (WP)," kata Rohana.
Rohana menuturkan, sejauh ini penanganan tunggakan PBB P2 di Kabupaten Sumedang, memang masih sering menemukan banyak kendala.
Baca Juga: Kontribusi PAD Terhadap APBD Sumedang Terbilang Masih Sangat Kecil
Sehingga tidak heran bila Bapenda, sering memgalami kesulitan dalam melakukan penanganan atau penagihan terhadap para WP yang masih memiliki tunggakan PBB P2. Terutama para WP yang bandel.
Namun dengan adanya pendampingan dari pihak Kejaksaan, diharapkan upaya penangan masalah tunggakan PBB P2 yang dilakukan Bapenda Sumedang, nantinya bisa berjalan lebih lancar.
