Network
KABAR PRIANGAN - Adanya gebrakan yang dilakukan Menteri BUMN, Erick Thohir dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan investigasi dana pensiun (Dapen), mendapatkan dukungan berbagai pihak. Dukungan salah satunya disampaikan Simpul Aktivis Angkatan 98 (SIAGA 98) yang menilai gebrakan itu merupakan langkah yang sangat tepat.
Menurut Koordinator SIAGA 98, Hasanuddin, pihaknya berharap Kementerian BUMN dan KPK dapat fokus melakukan audit investigatif ini pada salah satu BUMN yakni PT Perkebunan Nusantara VIII. Harapannya ini tentu bukannya tanpa alasan akan tetapi berdasar sejumlah pertimbangan.
"PTPN VIII harus masuk menjadi salah satu entitas yang masuk dalam investigasi ini. Kami tentunya punya sejumlah alasan kenapa PTPN VIII harus masuk dalam daftar investigasi," kata Hasanuddin ditemui di Garut, Jumat, 6 Januari 2023.
Baca Juga: Wabup Sebut di Garut Ada 60 Ribuan Rutilahu yang Butuhkan Perbaikan
Diungkapkan Hasanuddin, alasan pertama, Kementerian BUMN sudah menduga adanya korupsi terselubung di PTPN, kemungkinan korupsi ini dirilis pada September 2021.
Alasan kedua, imbuhnya, adanya persoalan Santunan Hari Tua (SHT) atau Dapen di PTPN VIII. Dimana ribuan warga eks karyawan PTPN VIII menuntut SHT yang menjadi hak mereka setelah purna tugas dari perusahaan dan meminta Kementerian BUMN turun langsung menyelesaikan persoalan SHT ini sebagaimana disampaikan Ketua DPW Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara (FKPPN) Eeng Sumarna, Rabu, 16 Maret 2022 lalu.
Menurut Hasanuddin, hal ini menjadi salah satu contoh buruknya manajemen Dana Pensiun di BUMN. Sehingga sangat wajar jika sampai Menteri BUMN dan KPK melakukan investigasi terkait adanya dugaan korupsi di tubuh PTPN VIII.
Baca Juga: Ipda Wiki Sapari Siap Maju Untuk Perbaiki PSSI Askab Garut
"Dengan luasan lahan produktif yang dikuasai PTPN VIII yang mengelola 24 perkebunan teh di atas tanah produktif seluas 25.905,3 hektare, tak sebanding dengan kesejahteraan pekerja dan masyarakat sekitar perkebunan," ucapnya.
Hasanuddin menilai, kekacauan manajemen Dapen mengakibatkan pekerja memasuki masa sulit di masa pensiunnya. Hal ini akan menimbulkan kemiskinan struktural di sekitar perkebunan.
