Network
KABAR PRIANGAN - Tingginya kasus rudapaksa atau pemerkosaan terhadap anak dibawah umur di Kabupaten Garut menjadi perbincangan ditengah masyarakat. Pasalnya, dalam kurun waktu 36 hari mulai Januari hingga 6 Februari 2023 mencapai 20 kasus.
"Jika pelaku rudapaksa dihukum ringan akan bahaya bagi anak-anak. Dan penanggulanganya pun harus melibatkan semua pihak. Aparat hukum harus tegas agar ada efek jera terhadap pelaku. Setelah saya membaca berita, sungguh sangat prihatin," ujar Ny. Anti Novianti (50) warga Cihaur, Desa Suci, Kecamatan Karangpawitan.
Sementara itu, menurut istri Wakil Bupati Garut, Hj. dr. Hani Firdiani Helmi Budiman, kasus rudapaksa itu merupakan fenomena gunung es. Sebab banyak kasus serupa yang tidak terungkap atau tidak dilaporkan.
Baca Juga: Polres Garut Hentikan Proses Hukum Kasus Pembakaran Masjid di Leles, Pelaku Dipastikan ODGJ
"Sebetulnya angka itu yang dilaporkan saja, di luar sana lebih banyak kasusnya. Hanya saja tidak ketahuan atau tidak dilaporkan. Bisa karena takut, malu, atau hal lainnya. Kita harus berupaya meminimalkan, karena kalau sampai zero kasusnya, ya sulit," kata Hani, ditemui di Kantor PKK Kabupaten Garut, Selasa, 7 Februari 2023.
Wakil TP PKK Garut itu menyampaikan, untuk menekan angka kasus rudapaksa ini harus sinergi dari berbagai pihak, termasuk dari PKK, yakni untuk pencegahannya ada bidang pembinaan karakter keluarga.
"Kasus rudapaksa sering terjadi akibat pembinaan keluarga yang belum sempurna. Misalkannya, anak yang belum memahami bahaya atau anak tidak memahami rambu-rambu dalam pergaulan, atau suami dan istri yang tidak bisa bekerja sama dalam memberikan pendidikan kepada anak," ucapnya.
Baca Juga: 5 Tempat Wisata di Garut yang Lagi Hits dan Murah Meriah, Cocok Dikunjungi Bareng Keluarga!
Menanggapi soal kemiskinan maka terjadinya rudapaksa, Hani menegaskan bahwa hal itu merupakan salah satu faktor dari sekian banyak faktor penyebabnya.
"Ketika di situ dia miskin, tapi kalau pembinaan keluarganya ketat atau benteng pertahanannya kuat, Insya Alloh tidak akan terjadi," Kata calon legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk DPR RI itu.***
