Pengiriman Pekerja Migran Ilegal Marak, BP2MI Libatkan Pemerintah Desa untuk Antisipasi

- 13 Maret 2023, 20:33 WIB
BP2MI RI  memberikan sosialisasi terkait pentingnya peranan pemerintah desa dalam upaya pencegahan pemberangkatan PMI ilegal yang selama ini masih marak di Indonesia termasuk di Kabupaten Garut.
BP2MI RI memberikan sosialisasi terkait pentingnya peranan pemerintah desa dalam upaya pencegahan pemberangkatan PMI ilegal yang selama ini masih marak di Indonesia termasuk di Kabupaten Garut. /kabar-priangan.com/Aep Hendy/

KABAR PRIANGAN - Angka kasus pengiriman pekerja migran atau yang dulu dikenal sebagi tenega kerja Indonesia (TKI) di Indonesia termasuk di Garut selama ini terbilang tinggi. 

Pemerintah melalui Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) RI terus berupaya untuk melakukan pencegahan pengiriman pekerja migran ilegal.

Kepala Biro Hukum dan Humas BP2MI RI, Hadi Wahyuningrum, menyebutkan salah satu upaya pencegahan maraknya pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) yakni dengan lebih mengintensifkan sosialisasi. Selain itu, pihaknya juga melibatkan pemerintahan desa untuk berperan aktif dalam melakukan pengawasan.

Baca Juga: Sekda Garut Angkat Bicara Terkait Kejelasan Status 27 Guru PPPK

Apalagi tutur Hadi, pemerintah desa juga punya kewenangan untuk mengeluarkan perizinan bagi warganya yang hendak bekerja sebagai PMI di luar negeri. 

Dengan demikian, pemerintah desa mempunyai peranan sangat penting dalam upaya pencegahan pengiriman PMI ilegal.

"Kami sudah melibatkan pihak desa dalam upaya pencegahan pemberangkatan PMI ilegal ke luar negeri. Pemerintah dersa harus bisa memberikan pemahaman terhadap warganya agar tidak sekali-kali mau menjadi PMI secara ilegak karena hal itu malah akan merugikan dirinya," kata Hadi seusai kegiatan Sosialisasi Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di aula Kantor Desa Haurpanggung, Kecamatan tarogong Kidul, Garut, Senin, 13 Maret 2023.

Baca Juga: KONI Garut Gelar Rapat Kerja, Evaluasi Capaian Prestasi

Ia meminta agar seluruh pemerintahan desa ikut berperan aktif, berkolaborasi, dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam upaya pencegahan 

pemberangkatan PMI ilegal. Pemerintahan desa juga harus aktif dalam menyukseskan upaya pemerintah untuk mencegah maraknya pemberangkatan PMI ilegal dengan ikut menyosialisasikan program tersebut kepada warganya. 

Halaman:

Editor: Nanang Sutisna


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Pemilu di Daerah

x