Network
KABAR PRIANGAN - Kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi tahun 2019 pada Dinas PUPR kabupaten Sumedang mengungkap banyak fakta yang berseberangan dengan hasil berita acara pemeriksaan Kejari Sumedang.
Hal itu terungkap pada sidang yang berlangsung pada Senin 20 Maret 2023 pada sidang offline yaitu keempat terdakwa dihadirkan di persidangan. Begitu juga dengan saksi yang berjumlah 7 orang yaitu perusahaan konsultan pengawas.
Bertempat di Ruang Sidang I PN Tipikor Bandung, acara yang dipimpin oleh Majelis Hakim Eman Sulaeman, SH.,MH, Jaksa Penuntut Umum Kejari Sumedang, melalui Kepala Sub Seksi Penuntutan Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi Kejari Sumedang, Anggiat Sautma SH., mengawali dengan menanyakan saksi satu persatu.
Baca Juga: Jaga Kondusivitas Bulan Ramadan, Tokoh Lintas Agama di Sumedang Tandatangani Deklarasi Damai
Diketahui sebelumnya, konsultan pengawas pada kegiatan Keboncau-Kudangwangi 2019 adalah PT. MSA Direktur Utama.
Dalam kasus ini, kembali terungkap Ikhwal sewa pinjam bendera perusahaan terjadi. Dimana PT MSA sendiri dipinjam oleh saksi Yunus yang menurut pengakuannya sudah lumrah terjadi.
Yunus yang menjadi pelaksana di kegiatan konsultan pengawas pada proyek peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi tahun 2019 ini pun ternyata sempat tidak melaksanakan pekerjaan pengawasannya selama 2 minggu.
Baca Juga: Bupati Sumedang Laporkan Bencana Tahun 2022 Kepada BNPB
Hal itu terungkap setelah saksi Mamat Rahmat yang sedang bertugas menjadi konsultan pengawas di kegiatan lain.
Mamat Rahmat pelaksana konsultan pengawas beberapa kali dicecar pertanyaan oleh anggota Majelis Hakim dan Penasehat Hukum Deni Rifdriana, Leonardo Sitepu, SH., MA. perihal peranannya dalam pekerjaan pengawasan kegiatan peningkatan jalan Keboncau -Kudangwangi tahun 2019.
