Network
Informasi yang dihimpun dari lapangan, para peserta kegiatan halal bihalal keluar melewati jalan samping dalam penjagaan keamanan yang ketat.
Korlap Aksi, Sadid Farhan merasakan kecewa sebab tidak satupun pejabat dari Kota dan Kabupaten menemuinya.
"Untuk apa kami seperti ini, karena kami melihat kebobrokan yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya," katanya.
"Acara ini adalah bentuk halal bihalal hanya untuk menghalalkan APBD. Kita ketahui bagaimana Pemerintah mengelola proyek-proyek yang terjadi di Kabupaten dan Kota. Bagaimana bisa, berbicara mengenai pendidikan? tapi tidak melihat fakta di Kabupaten soal Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme masih merajalela," katanya lagi.
Baca Juga: 10 Cara Mencari Siaran TV Digital Set Top Box Secara Manual
Situasi sempat memanas antar peserta aksi dengan petugas keamanaan. Saling dorong-dorongan pun terjadi. Bahkan, para peserta aksi membakar spanduk bertuliskan halal bihalal dari Pemerintah Kabupaten dan Kota Tasikmalaya.
Karena acara halal bihalal telah selesai, para peserta melayangkan sembilan tuntutan terhadap Pemerintah Kota Tasikmalaya.
"Kami dari PMII menuntut Pemerintah sebagai berikut, yang pertama cabut Perppu Cipta Kerja, Menuntut Pemerintah Kota Tasikmalaya menaikkan upah minimum kerja (UMK) menjadi Rp 2,8 juta. Menyusun regulasi dan monitoring terhadap perusahaan di Kota Tasikmalaya untuk mematuhi UMK, mengevaluasi perusahaan-perusahaan yang dan berdampak terhadap lingkungan, membuat Perda Penddikan yang sesuai dengan kultur Kota Tasikmalaya, menuntut Pemerintah untuk mensejahterakan tenaga pendidikan sesuai UMK," katanya.
Baca Juga: Merasa Dibohongi Pihak Kampus, Mahasiswa STMIK Tasikmalaya Lancarkan Aksi Lagi!
"Yang ketujuh, memperbaikki dan melengkapi insfrastruktur dan fasilitas sekolah se Kota Tasikmalaya. Ikut andil dalam penyelesaian masalah STMIK Tasikmalaya terutama ganti rugi mahasiswa. Dan terakhir, memperhatikan dan memfasilitasi pendidikan alternatif untuk masyarakat kurang mampu," sambungnya.
