Network
KABAR PRIANGAN - Sehari setelah kritikan Eksponen Forum Peningkatan Status Kotif Banjar (Eks-FPSKB) terhadap pelantikan Mantan Sekda Kota Banjar H. Ade Setiana yang baru merangkap Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Utama dan Penjabat Sekda Kota Banjar, membuat Wali Kota Banjar Hj Ade Uu Sukaesih langsung bereaksi, Jumat 12 Mei 2023.
Tepatnya, setelah Eks-FPSKB didampingi seorang praktisi hukum audiensi ke DPRD Kota Banjar dan mewacanakan rencana melakukan gugatan ke PTUN, Kamis 11 Mei 2023. Disela-sela peninjauan Jumpa Hati, Ade menyebutkan seharusnya saat ada yang memiliki Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Utama di Banjar itu bergembira.
"Seharusnya bergembira dan memberikan selamat kepada beliau (H Ade Setiana). Se-Indonesia yang lulus seleksi dan terpilih dengan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Utama sebanyak 11 orang. Termasuk dua orang diantaranya di Jabar yaitu seorang dari Pemkot Banjar, Pak Ade Setiana," kata Ade sambil menunjuk-nunjukkan jarinya tampak kesal.
Baca Juga: Soal Rangkap Jabatan Pj Sekda Banjar Ade Setiana, Eks-FPSKB Datangi DPRD dan Ancam Menggugat ke PTUN
Dengan suara keras sedikit emosi, Ade memastikan pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Ade Setiana yang mengisi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Utama dan Penjabat Sekda Kota Banjar penuh kehati-hatian. "Ibu sebentar lagi tak menjabat Wali Kota Banjar, pasti ada kehati-hatian dan menginginkan yang terbaik untuk Banjar," ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan pelantikan itu semuanya tak ada kepentingan apa pun. "Ibu tidak ada kepentingan apa pun, baik itu kepentingan golongan maupun kepentingan individual. Adapun kepentingan Ibu itu, hanya untuk kepentingan Pemerintah Kota Banjar dan masyarakat Kota Banjar saja," ucap istri Mantan Wali Kota Banjar H Herman Sutrisno tersebut.
Terkait masalah mantan Sekda Banjar yang dilantik lagi menjadi Penjabat Sekda Kota Banjar, lanjut Ade, hal itu adalah kewenangan Wali Kota Banjar. "Pelantikan Pj (Sekda Banjar) itu hak prerogatif Ibu (Wali Kota). Tetapi itu juga tidak semrawut, tidak asal. Tentunya dengan segala pertimbangan sesuai perundang-undangan yang berlaku, juga dipilihnya PJ itu merupakan hasil (Salat) Istikharah," ucapnya.
