Network
KABAR PRIANGAN - Pengamat kebijakan publik dan anggaran, Nandang Suherman berpendapat, kasus penyimpangan GCC bisa jadi merupakan bagian kecil saja dari banyaknya kasus penyimpangan anggaran di OPD lainnya.
Karena biasanya BPK dalam melakukan audit dilakukan secara sampling atau random, sehingga sangat memungkinkan banyak kasus lainnya yang tidak tercermati oleh BPK.
Namun terkait kasus GCC, ia berharap agar aparat penegak hukum turun tangan untuk melakukan penelusuran, untuk membuktikan apakah pada kasus tersebut terdapat kerugian uang negara atau tidak.
Baca Juga: Pemborong Lift GCC Dideadline 60 Hari. BPK RI Ingatkan Dinas PUTR Agar Lebih Cermat
"Karena kalau hanya sekadar rekomendasi dari BPK untuk pergantian lift, tidak akan ada efek jera bagi para pelaku penyimpangan anggaran," kata Nandang saat dihubungi melalui sambungan telepon.
"Bisa jadi para pejabat akan semaunya melakukan penyimpangan, dengan harapan bisa lolos dari audit BPK dan menjadi temuan. Atau jikapun di kemudian hari menjadi temuan, maka cukup dengan mengganti atau memperbaiki kesalahan saja," terang Nandang.
Menurutnya, selain langkah proaktif dari APH (Aparat Penegak Hukum), meski bukan merupakan delik aduan, masyarakat juga bisa melakukan pengaduan atas kasus tersebut kepada APH untuk menguatkan dan memberikan dukungan kepada APH untuk melakukan penanganan hukum kasus tersebut.
Baca Juga: Dihantam Berbagai Turbulensi, Kabar Priangan Tetap Kokoh Berdiri Tegak
Ia juga berharap pihak DPRD segera merilis LHP dari BPK tersebut kepada masyarakat karena LHP tersebut juga harus diketahui oleh publik, agar masyarakat menjadi tahu persoalan yang sebenarnya.
