Ijang Jamaludin: Konstitusi Memberikan Hak Politik bagi ASN Maju di Pilkada Kota Tasikmalaya 2024

- 13 Juni 2024, 14:42 WIB
Direktur Eksekutif Tasik Research Consultants, Ijang Jamaludin
Direktur Eksekutif Tasik Research Consultants, Ijang Jamaludin /kabar-priangan.com/DOK/

KABAR PRIANGAN - Direktur Eksekutif Tasik Research Consultants, Ijang Jamaludin mengatakan terkait polemik salah seorang Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Tasikmalaya, yang menjadi bakal calon Wali Kota Tasikmalaya periode 2024-2029, dan kini menjadi sorotan publik.

Padahal, dalam regulasi pemilihan mengatur bahwa, siapapun warga negara Indonesia dapat menjadi calon kepala daerah sepanjang memenuhi persyaratan. artinya konstitusi memberikan hak politik bagi siapapun WNI yang memenuhi persyaratan termasuk didalamnya Apartur Sipil Negara (ASN).

Pertanyaannya adalah, apakah ASN/Pejabat ASN sebagai kandidat calon Kepala Daerah apakah harus mengajukan cuti di luar tanggungan negara (CLTN), atau harus mengundurkan diri dari UU PNS, lalu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ASN/Pejabat ASN yang sedang melakukan tahap menuju pencalonan kepala daerah, dan apa ukuran netralitas ASN?.

Baca Juga: Daftar Film Bioskop Terbaru yang Tayang di Cinema XXI Tasikmalaya Hari Ini, Dilan 1983: Wo Ai Ni Sudah Tayang

Ijang menjelaskan bahwa ASN agar mengajukan cuti di luar tanggungan negara (CLTN), jika akan melakukan pendekatan ke partai politik dan masyarakat terkait pencalonan dirinya sebagai peserta Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota tahun 2024.

"Hal ini tercantum dalam ketentuan huruf C angka 2 Surat edaran Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 6 tahun 2023 tentang status Kepegawaian Aparatur Sipil Negara yang menjadi bakal calon peserta Pemilu tahun 2024," ungkap Ijang Jamaludin, Kamis 13 Juni 2024.

Bahwa, kata Ijang, ASN yang akan melakukan pendekatan ke partai politik dan masyarakat terkait pencalonan dirinya sebagai Peserta Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, agar mengajukan cuti di luar tanggungan negara sebagaimana ketentuan Lampiran II huruf B angka 3 (tiga) Keputusan Bersama tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Baca Juga: Jelajah Wisata Kuliner Tasikmalaya: Seblak Zipay, Makanan Pedas Hits Favorit Banyak Orang

Pendekatan ke partai politik dan masyarakat terkait pencalonan kepala daerah tentunya memiliki tafsir yang banyak. Merujuk pada PKPU No. 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024, bahwa tanggal 27-29 Agustus 2024 adalah tahapan pendaftaran pasangan calon. 

Artinya, dalam tenggang waktu tersebut kandidat calon Kepala daerah dari ASN harus menempuh dua hal sekaligus. Pertama melakukan pendekatan kepada partai politik sebagai tiket sekaligus kendaraan untuk memenuhi tahapan yang ditentukan oleh KPU.

Halaman:

Editor: Nanang Sutisna


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Berita Pilgub