Network
KABAR PRIANGAN - Program Bunga Desa (Bupati Ngantor di Desa) yang digagas Pj Bupati Sumedang Yudia Ramli mendapat kritikan dari pihak partai politik (Parpol) di Sumedang.
Fraksi Golkar misalnya, menilai Progam Bunga Desa bisa menjadi pemicu adanya ketidaknetralan pejabat maupun ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang. Terlebih saat ini di Sumedang sedang menghadapi helatan Pilkada.
"Golkar mengingatkan agar pemerintah daerah terutama Pj Bupati bijak dan berhati-hati dalam menentukan kegiatan menjelang Pilkada ini," ujar Asep Kurnia, politisi dan anggota DRPD Sumedang kepada wartawan.
Baca Juga: Sebanyak 20 Perusahaan Buka Loker pada Edufest Job Fair di SMKN 2 Sumedang
Kata Asep Kurnia, kegiatan Program Bunga Desa kerap melibatkan pejabat di berbagai tingkatan.
Karena program ini melaksanakan berbagai layanan publik seperti administrasi kependudukan, kesehatan, perizinan, Nomor Induk Berusaha (NIB), pembayaran PBB, sosialisasi kebencanaan, hingga perpustakaan keliling.
"Bahkan, contohnya Pj (Bupati) juga membagi bagikan bantuan hewan ternak dari Dinas Peternakan Kabupaten Sumedang," kata Asep.
Baca Juga: KPU Sumedang Nyatakan Dokumen Administrasi Semua Bakal Calon Belum Penuhi Syarat
Berpotensi Dipolitisasi
Oleh karenanya, Asep mengatakan, sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan dan UU Netralitas ASN, apapun kegiatannya baik kegiatan yang bersifat kedinasan ataupun kegiatan yang non kedinasan harus dipastikan benar-benar tidak mendapatkan tanggapan yang dianggap berpotensi tidak netral atau berpotensi untuk dipolitisasi.
"Kita berharap salah satu kesuksesan Pemilu adalah netralitas dari birokrasi, netralitas dari ASN. Oleh karena itu Pj bupati harus memastikan menjadi garda terdepan dalam menjaga netralitas ASN," ujarnya.
