Network
KABAR PRIANGAN - Setiap minggu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menurunkan tim ke daerah. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) serta asistensi untuk mendorong percepatan realisasi APBD, penanganan dan pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, dan program prioritas nasional lainnya.
"Sebagaimana arahan Bapak Menteri Dalam Negeri, kami Tim Kemendagri setiap minggu turun ke daerah untuk melakukan monev dan asistensi," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni.
Salah satu daerah yang dikunjungi Tim Kemendagri adalah Kota Cilegon. Pada kunjungannya ke Kota Cilegon, Fatoni menyebut percepatan realisasi APBD sejak awal tahun sangat penting. Penanganan inflasi, kemiskinan ekstrem, dan penanganan stunting juga perlu menjadi prioritas daerah.
Kota Cilegon menempati urutan ke-17 dari bawah realisasi APBD tingkat nasional kota seluruh Indonesia, yaitu sebesar Rp1.719,05 miliar atau 91,13 persen dari total pendapatan Rp1.886,36 miliar.
Sementara itu, realisasi belanja Kota Cilegon menempati posisi paling rendah atau di urutan terbawah dibandingkan realisasi belanja provinsi, kabupaten/kota se-Banten.
Selain itu, capaiannya berada di urutan ke-12 dari bawah realisasi tingkat nasional kota seluruh Indonesia, yaitu sebesar Rp1.895,79 miliar atau 81,04 persen dari total belanja Rp2.339,36 miliar.
Baca Juga: Jaga Situasi Kamtibmas, Polsek Pamulihan Sumedang Lakukan Patroli Dialogis
"Kami sejak awal tahun turun ke daerah, termasuk dengan tim teknis juga dari Kementerian/Lembaga lain, di antaranya Kementerian Keuangan, dan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)," imbuhnya.
Fatoni menekankan, untuk mendorong percepatan realisasi belanja APBD Tahun Anggaran 2023, perlu dilakukan belanja di awal tahun. Hal ini dilakukan agar seluruh program prioritas pemerintah daerah bisa berjalan sejak awal tahun.
