Pers Indonesia dalam Bahaya! Ini Pernyataan Sikap Dewan Pers dan Komunitas Pers: Tolak Draf RUU Penyiaran

- 14 Mei 2024, 18:41 WIB
Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu (tengah) berbicara saat jumpa pers bertajuk Dewan Pers Menyapa di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Selasa 14 Mei 2024 sore.*/kabar-priangan.com/Youtube/@DewanPersOfficial
Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu (tengah) berbicara saat jumpa pers bertajuk Dewan Pers Menyapa di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Selasa 14 Mei 2024 sore.*/kabar-priangan.com/Youtube/@DewanPersOfficial /

KABAR PRIANGAN - Dewan Pers dan seluruh komunitas pers di Indonesia satu frekuensi sepakat dengan tegas menolak isi draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang disusun oleh Badan Legislatif (Baleg) DPR RI. Jika RUU itu nekat diteruskan oleh DPR, maka lembaga legislatif tersebut akan berhadapan dengan komunitas pers bahkan rakyat Indonesia. Terlebih bila kemudian disahkan menjadi undang-undang (UU).

Demikian benang merah pernyataan sikap dan penegasan Dewan Pers serta berbagai komunitas pers menyikapi Draf Perubahan Kedua Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Diperoleh informasi, RUU tersebut merupakan inisiatif DPR yang direncanakan untuk menggantikan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Namun anehnya, dalam perjalanan penyusunannya sama sekali tak melibatkan Dewan Pers dan komunitas pers.

Baca Juga: Wawancara Ninik Rahayu, Ketua Dewan Pers Perempuan Pertama: Bangga di Tengah Komunitas Pers yang Maskulin

“Dewan Pers dan komunitas pers menolak RUU Penyiaran. Kami menghormati rencana revisi UU Penyiaran, tetapi mempertanyakan mengapa justru UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 tidak dimasukkan dalam konsideran RUU Penyiaran,” kata Ketua Dewan Pers Dr Ninik Rahayu saat jumpa pers bertajuk Dewan Pers Menyapa di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Selasa 14 Mei 2024 sore.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu (tengah) berbicara saat jumpa pers bertajuk Dewan Pers Menyapa di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Selasa 14 Mei 2024 sore.*/kabar-priangan.com/Youtube/@DewanPersOfficial
Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu (tengah) berbicara saat jumpa pers bertajuk Dewan Pers Menyapa di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Selasa 14 Mei 2024 sore.*/kabar-priangan.com/Youtube/@DewanPersOfficial

Ninik menyebutkan, bila RUU tersebut nanti diberlakukan atau disahkan menjadi UU, maka tidak akan ada lagi independensi pers. Pers pun menjadi tidak profesional. "Penyusunan RUU tersebut tidak sejak awal melibatkan Dewan Pers dalam proses pembuatannya," ujar Ninik.

Baca Juga: Kisah Ecep Suwardaniyasa: Dari Aktivis Pers Kampus, Jurnalis Liputan Eksklusif, Pelari, hingga Khatib Salat Id

Adanya larangan jurnalisme investigatif

Disampaikannya pula, dalam ketentuan proses penyusunan UU seharusnya ada partisipasi penuh makna (meaningfull participation) dari seluruh pemangku kepentingan. Namun hal tersebut tidak terjadi dalam penyusunan draf RUU Penyiaran.

Larangan penayangan jurnalisme investigatif di draf RUU Penyiaran juga bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) UU Pers yang menyatakan terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran. Tak hanya itu, larangan tersebut akan membungkam kemerdekaan pers. Padahal dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, disebutkan fungsi Dewan Pers adalah melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain.

Halaman:

Editor: Arief Farihan Kamil


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah