Network
KABAR PRIANGAN - Rencana pelaksanaan Musda DPD KNPI yang sedianya akan digelar Senin (28/6/2021) terpaksa ditunda.
Pasalnya surat rekomendasi tentang penyelenggaraan kegiatan itu dari Gugus Tugas Covid-19 belum digenggam oleh panitia Musda.
Walhasil lima calon ketua KNPI yang siap bertarung pun terpaksa harus menunggu sampai ada waktu yang memungkinkan acara digelar secara langsung.
Baca Juga: Kasus Kematian Bumil dan Balita Akibat Covid-19, Medapat Perhatian Khusus Pemkot Tasikmalaya
Sontak karena kebijakan itu, sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) serta beberapa calon ketua KNPI Kota Tasikmalaya mengaku menyesalkan serta cukup kecewa atas penundaan acara Musda itu.
Kalau alasannya Covid-19, mestinya dipilih konsep lain yang memungkinkan Musda bisa berjalan seperti cara virtual.
Fahrurazzi Lubis dari Ormas Islam Al Washliyah misalnya memandang, Keputusan panitia musda serta DPD KNPI kota Tasik yang melakukan pembatalan serta penundaan pelaksanaan musda KNPI, terkesan mendadak terburu-buru serta seolah panik.
Baca Juga: Mengembangkan Literasi sebagai Budaya Positif di Sekolah
Pembatalan itu dinilainya menjadi sebuah kemunduran demokrasi dan menjadi preseden buruk sekaligus jadi catatan sejarah kurang baik bagi keberadaan organisasi kaum muda di Kota Tasikmalaya itu.
"Kalau lah alasan pandemi Covid jadi persoalan, semestinya dicari solusi alternatif lain semisal musda virtual atau memakai sistem sesi undangan, jadi tidak muncul kerumunan. Maka kami ormas islam Al washliyah yang memiliki 4 OKP yang terdiri dari GPA, IPA, APA, HIMMAH kecewa dan sangat menyayangkan kwputusan tersebut," kata dia.
Roni M. Anugrah, seorang kandidat pun merasa kecewa dan tidak setuju Musda ditunda. Musda dengan konsep virtual harusnya jadi pilihan karena tak mengurangi esensi musda nya.
Baca Juga: Banyak Warga Langgar Prokes, Wali Kota Banjar: Apa Susahnya Pakai Masker
Sementara calon lainnya Anton Darmawan maupun Opik Taufik Rohman memahami sikap yang diambil Panitia dan DPD KNPI yang menyerahkan penyelenggaraan Misda ke DPD KNPI Jabar.
Opik misalnya tak mempersoalkan ketika agenda tiga tahunan itu jadi domain DPD KNPI Jabar.
"Jadi kita memaklumi jika panita sudah tak mampu dan ditengahi DPD Jabar. Yang pasti Musda clue yang muncul dalam rapat bahwa musda akan digelar langsung," ujar Opik.
Baca Juga: Kapolres AKBP Ardiyaningsih Kali Pertama Teteskan Darah di Kota Banjar
Anton pun cukup memahami dan mengerti akan kondisi pandemi di Kota Tasikmalaya tidak, memungkinkan acara digelar .
Di satu sisi memang sangat menyesalkan serta shock karena perjalanan konsolidasi yang sangat panjang dimana tim tak mengenal waktu siang maupun malam, panas maupun hujan dalam melakukan konsolidasi.
"Banyak OKP pendukung dan DPK juga menyayangkan kenapa harus ditunda di akhir," ujar dia.
Baca Juga: Zona Merah Covid-19 di Garut Terus Meluas, Bupati Garut Berlakukan PPKM di 186 Desa
Tetapi karena sudah menjadi sebuah putusan bersama, dia pun hanya bisa menerima dan mengambil hikmah dari perjalanan itu.
Secara terpisah ketua SC dan OC, Abdullah Ahyani dan Jajang Yusuf memahami kekcewaam dari OKP maupun Calon ketua.
"Kita hingga Senin pagi belum menggenggam rekomendasi penyelenggaraan musda. Informasi terakhir rekom belum ditandatangani Plt Walikota maupun sekda yang tengah menjalani isolasi," kata mereka.
Baca Juga: Heboh, Bayi Perempuan Baru Lahir Ditemukan dalam Kardus Air Mineral
Jadi intinya, karena pemkot, DPRD serta sejumlah instansi tengah lock down, kata dia, tidak elok serta tak memberi contoh baik bila pemuda justru menggelar kegiatan yang memicu kerumunan massa.
Memang ia juga mengerti bahwa kocek setiap kandidat dalam mempersiapkan diri boleh jadi sudah banyak terkuras.
"Tapi kalau dipaksakan justru berpotensi jadi preseden lebih buruk bila saat musda justru dibubarkan. Dari sisi biaya pun panitia maupun kandidat bisa banyak terkuras. Makanya, SC, OC dan empat orang kandidat bersepakat untuk menunda sampai waktu yang memungkinkan digelar secara langsung, " ujarnya.
Baca Juga: Warga Sumedang yang Diisolasi Akibat Terpapar Corona Tembus 200 Orang
Soal opsi virtual memang mengemuka tapi panitia terkendala perangkat.
"Kita mau kerja sama dengan instansi pemerintah, tapi mereka juga sedang lock down. Makanya musda ini diserahkan ke DPD KNPI Jabar dan informasi pembatalan sudah disebar ke OKP melalui tim di lima kandidat," kata Jajang.
Adapun kandidat yang turut menandatangani hanya empat orang dimana Roni M Anugrah tidak datang pada rapat yang digelar Minggu malam itu.***
