Network
"Sampai sekarang, para penyadap getah pinus ini masih menunggu kepastian perpanjangan PKS dari pihak BBKSDA. Saat ini, mereka tidak punya penghasilan, bahkan banyak yang terlilit utang" ujar Idi Kusnadi.
Baca Juga: Tiga Aplikasi Layanan Publik Milik Pemkab Sumedang Raih Penghargaan
Guna menindaklanjuti persoalan tersebut, sambung Idi, pihaknya sejauh ini telah mencoba berkoordinasi dengan pihak BBKSDA Jawa Barat melalui surat resmi dari Pemerintah Desa Jayamekar, untuk segera memberikan kepastian mengenai perpanjangan PKS dengan masyarakat.
Namun sayangnya, surat permohonan kejelasan mengenai PKS pengelolaan hutan yang telah dilayangkan pemerintah desa kepada BBKSDA Jabar tersebut, sampai saat ini masih belum ada kejelasan.
"Adapun mengenai cicilan utang warga yang macet, kami juga telah berkoordinasi dengan pihak bank, supaya bisa memberikan keringanan kepada beberapa penyadap getah pinus yang memiliki cicilan utang," ujarnya.
Baca Juga: Dugaan Data Ganda Anggota Parpol Ditemukan di Sumedang, Begini Penjelasan KPU
Keluhan yang sama, disampaikan juga oleh Kepala Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung, Ujang Supriatna. Karena menurut Ujang, penangguhan PKS pengelolaan hutan dari BBKSDA ini, memang berdampak juga terhadap masyarakat di daerahnya.
"Kemarin juga ada sekitar 40 orang petani menyampaikan keluhannya kepada kami, mereka berharap PKS dengan pihak BBKSDA dapat segera ditindaklanjuti, agar mereka bisa kembali beraktivitas," ujarnya.
Persoalan seperti ini, tentunya dialami juga oleh para penyadap getah pinus asal Desa Sundamekar, Kecamatan Cisitu. Sebab, di wilayah desa itu juga konon ada lebih dari 20 orang penyadap getah pinus yang kini kehilangan pekerjaan akibat ditangguhkannya PKS oleh BBKSDA Jabar.
Baca Juga: Warga Sumedang Diduga Terpapar Cacar Monyet Saat Berobat di Puskesmas di Garut, Begini Kondisinya
