Network
KABAR PRIANGAN - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Agus Wahidin menepis anggapan bahwa tenaga honorer di Dinas Pendidikan Sumedang sudah over kapasitas.
Sejauh ini kata Agus Wahidin, ada sebuah perhitungan untuk menentukan sejauh mana sekolah terutama yang berada dibawah naungan dinas pendidikan bisa merekrut guru honorer.
Seperti contoh, di SD kebutuhan guru hanya 9 orang untuk 6 kelas, ditambah guru agama, guru penjas dan kepala sekolah.
Baca Juga: Gempa di Sumedang Pada Minggu 3 Oktober 2022 di Sesar Cileunyi-Tanjungsari Begini Penjelasan PVMBG
Berbeda halnya dengan tingkat SMP, yang mana kebutuhannya 12 guru untuk 12 mata pelajaran. Sedangkan untuk tingkat PAUD, satu guru menampung 10 anak sehingga jika ada 30 anak, maka guru yang dibutuhkan hanya 3 guru.
“Jadi ini tidak bisa dipandang satu sudut saja. Misalkan di SMPN Jatinunggal ada 3 kelas, tapi gurunya tidak bisa tiga orang. Tetap harus 12 orang, kalau lebih maka konstitusi yang dilanggar,” kata Agus Wahidin, Senin, 3 Oktober 2022.
Selain itu, sangat mustahil seorang kepala sekolah memasukan honorer baru. Terlebih jika itu terjadi, otomatis guru yang ada tidak akan berkenan karena jam mengajarnya akan menjadi berkurang.
Baca Juga: Polisi dan Viking Distrik Sumedang Lakukan Sholat Ghaib untuk Korban Tragedi Kanjuruhan
“Kalau jam mengajarnya kurang, otomatis sertifikasinya tidak cair dan sudah pasti dilawan oleh guru yang ada sehingga harus mencari sekolah lain untuk mengajar. Belum lagi kepala sekolah dipusingkan dari mana bayar honorer. Sehingga filter ini bukan hanya aturan bagaimana guru itu tercukupi jam mengajarnya,” ujarnya.
Adapun kat dia, berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan Dinas Pendidikan Sumedang ada dua kategori honorer.
