Network
Baca Juga: Atlet Sepeda Bintang Syawal, Sumbang Medali Emas ke 15 untuk Kontingen Garut di Porprov Jabar 2022
"DPRD kota Tasikmalaya menurut kami selama ini terkesan banci karena belum bisa mengevaluasi kebijakan pemerintah secara menyeluruh dengan alasan karena ada aturan,” katanya.
“Jadi saya rasa selama ini Dewan itu kecolongan oleh eksekutif yang banyak melakukan program kerja yang indikatornya tidak jelas," Tambahnya.
Selama ini ujar Nandang, anggota dewan hanya melihat keberhasilan eksekutif dengan hanya bermain secara administratif.
Baca Juga: Terungkap, Penyebab Kematian Satu Keluarga di Kalideres Ternyata Bukan Akibat Kelaparan
"Ketika sebuah program Pemerintah Kota berhasil dilaksanakan kemudian secara administratif tertib, hingga tidak ada masalah baik di BPK atau di inspektorat itu sudah saja dianggap sukses,” katanya.
“Padahal dilihat dari kaca mata kita, indikator dampak keberhasilan di masyarakatnya tidak terlihat dan tidak terasa. Kalau hanya bikin laporan di LKPJ semua juga bisa," tegasnya.
Dia menegaskan, program yang KAMMI soroti pada periode wali kota Budi-Yusuf yaitu program Wira Usaha Baru (WUB), sampai berakhirnya masa jabatan, WUB secara laporan di LKPJ program itu berhasil.
Baca Juga: Terobsesi Masuk Akpol, Dua Warga Garut jadi Korban Penipuan Senilai Rp4,7 Miliar
“Tapi realisasi di lapangannya seperti apa, berapa banyak pengusaha baru di Kota Tasikmalayamalaya hasil dari program tersebut kan tidak ada. Makanya saya katakan dalam hal ini DPRD ini kecolongan karena program tersebut bisa disetujui dewan dengan indikator yang tidak jelas," ujar dia.***
