Network
Sementara itu, Dr. Cheka menyatakan tuntutan yang disampaikan oleh para aktivis akan diterima dan berdikusi dengan pihak terkait.
Baca Juga: 5 Rekomendasi Hadiah Imlek 2023 untuk Keluarga dan Calon Mertua, Nomor 3 Paling Unik
"Terimakasih atas aspirasi dari para kiyai, tuntutan sudah saya terima dan akan kami diskusikan dengan kepala dingin supaya mendapatkan hasil yang terbaik," ujarnya.
Sedangkan, Pengasuh Ponpes Asyaouroh Tasikmalaya Miftah Fauzi memberikan penjelasan dan kesimpulan atas dialog yang ia lakukan bersama Dr. Cheka.
"Iya ini bukan persoalan baru, soal penyakit masyarakat, itu mesti diminimalisir, tetapi cara meminimalisirnya sudah ada dengan Peraturan Daerah yang sudah disahkan oleh Depdagri. Jadi, tidak ada potensi Perda yang intoleran anti anu anti anu, karena sudah dikaji oleh Depdagri" kata Miftah.
Baca Juga: Baznas Garut Genjot Potensi Zakat dari ASN
"Cuma kemudian, tim yang sudah dibentuk pada masa lalu, mungkin rencana aksi tidak tersusun, tidak ada evaluasi, terus ada tumpang tindih kewenangan, di mana mestinya ada di Kesbang tapi ada di Kesra. Ini yang kita perbaiki," tambahnya.
Terkait perumusan Perda, Miftah menerangkan bahwa ada beberapa nama yang akan ditugaskan.
"Nanti kami bentuk Satgas Perda Tata Nilai dari tingkat Kota sampai Kelurahan. Terkait tim perumus, barusan kami sudah diskusi yaitu Sekda Kota Tasikmalaya, MUI Kota Tasikmalaya diwakili oleh Kyai Aminuddin, DPRD diwakili oleh Aji Agus Wahyudin, Kemenag, dan privat sektor," pungkasnya.***
