Network
KABAR PRIANGAN - Dalam upaya menindaklanjuti hasil kajian gempa dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, kini berencana akan memberikan edukasi secara masif kepada masyarakat.
Pengetahuan seputar masalah bencana gempa ini, akan terus disosialisasikan kepada masyarakat, sebagai upaya untuk meminimalisasi resiko bencana seandainya terjadi gempa bumi lagi di wilayah Kabupaten Sumedang.
Demikian disampaikan Pj Bupati Sumedang Herman Suryatman, saat memberikan arahan pada kegiatan Sekolah Lapang Gempa Bumi BMKG, di Aula SMAN 1 Sumedang, Selasa, 23 Januari 2024.
Baca Juga: BMKG Laporkan Perkembangan Bencana Gempa Sumedang
Dalam kegiatan Sekolah Lapang Gempa Bumi yang mengusung tema 'Membangun Masyarakat Kabupaten Sumedang Tanggap Gempa' tersebut, Pj Bupati Sumedang mengatakan bahwa Sekolah Lapang Gempa seperti ini akan terus dilakukan secara masif hingga ke tingkat RT.
Herman menyebutkan, bencana gempa bumi yang melanda Kabupaten Sumedang menjadi pembelajaran. Sumedang teridentifikasi yang sedang didalami sebagai salah satu pusat gempa.
“Kami akan lakukan bagaimana mempersiapkan diri agar warga masyarakat Sumedang memiliki literasi bencana gempa yang baik. Jadi masyarakat Sumedang literat terhadap bencana gempa bumi. Sehingga apabila ada bencana kejadian maka yang pertama bagaimana bisa mengurangi risiko atau meminimalisasi korban jiwa,” kata Herman.
Baca Juga: Pesona 5 Tempat Wisata Alam di Sumedang, Pemandian Air Panas Hingga Curug dan Tempat Paralayang
Ia menyebutkan, Sekolah Lapang Gempa ini merupakan entri point untuk meningkatkan kapasitas masyarakat terkait sadar bencana gempa.
“Sekolah Lapang Gempa Bumi ini akan kami lakukan secara masif ke berbagai lapisan masyarakat di kecamatan, desa sampai tingkat RT, RW termasuk di sekolah-sekolah. Harapannya, masyarakat Sumedang bisa lebih literat mengenai bencana alam,” kata Herman.
Selain mendorong literasi kebencanaan terhadap masyarakat, sambung Herman, Pemkab Sumedang juga kini sedang berusaha untuk mereview dan meredesain Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar memasukan mitigasi bencana, khususnya bencana gempa bumi.
Baca Juga: APK yang Melanggar Zonasi dan Perda K3 Ditertibkan Satpol PP Sumedang
“Ini merupakan bagian dari upaya jangka menengah dan jangka panjang yang nantinya akan di breakdown ke dalam kebijakan teknis. Misalnya, dalam pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) warga masyarakat harus memperhatikan keamanan bangunan dan kaidah-kaidah kebencanaan,” tuturnya.***
