KABAR PRIANGAN - Terkait permasalahan BPJS kesehatan dan persoalan kesehatan yang berkaitan erat dengan RSUD Ciamis, berbagai elemen masyarakat kembali mendatangi kantor DPRD Ciamis, Rabu 16 Juni 2021.
Mereka terdiri dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Ciamis, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Ciamis, Farmaci, Begundal intelek, Gema Anker, dan masyarakat kabupaten Ciamis yang tergabung dalam Forum Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Pelayanan Publik.
Mereka mendatangi kantor DPRD Ciamis, mentuntut hal yang sama dengan permasalahan pelayanan publik.
Di antaranya, meminta BPJS menjelaskan terkait transparansi alur keuangan, serta menuntut pihak BPJS menyosialisasikan prosedur pelayanan kesehatan secara efektif dan efisien.
Baca Juga: Cegah Peredaran Narkoba, BNNK Ciamis Gelar Advokasi Intervensi Ketahanan Keluarga
Juga terkait transparansi dewan presidium forum konsultasi pelayanan publik yang dibentuk tahun 2019 yang diresmikan oleh pemerintah daerah, serta menuntut realisasi perbaikan pelayanan publik.
Para mahasiswa dan masyarakat yang melakukan melakukan orasi di depan kantor DPRD Ciamis, menolak masuk masuk ke gedung DPRD, karena Bupati Ciamis sebagai pemangku kebijakan tidak hadir dalam pertemuan tersebut yang hanya diwakili oleh Asda I.
Selain Bupati Ciamis, Kepala Dinas Kesehatan juga tidak hadir dalam pertemuan itu. Sedangkan Kepala BPJS hanya diwakili stafnya.
Baca Juga: Ditolak Rumah Sakit, Pasien Asal Garut Sampai Mencari RS ke Cicalengka Bandung, Begini Ceritanya...
Rapat yang digelar oleh Komisi 4 DPRD Ciamis tersebut tensinya sedikit panas, hingga perwakilan dari BPJS kesehatan wilayah Ciamis dan Banjar, terpaksa harus keluar dari rapat karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Forum Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Pelayanan Publik.
"Tentu kita kecewa Bupati Ciamis sebagai pemangku kebijakan tidak hadir dan tidak bisa mendengar langsung aspirasi kami," ucap D. Danu Wijaya, Ketua IMM Ciamis.
Pada kesempatan tersebut Direktur RSUD Ciamis, Dr. Rizali yang hadir dicecar berbagai pertanyaan soal pembentukan dewan presidium forum konsultasi pelayanan publik yang dibentuk tahun 2019.
Pembentukan dewan tersebut, dirasakan oleh para pendemo tidak ada manfaatnya, sebagai wadah konsultasi atau penengah dalam permasalahan atau pengaduan masyarakat terhadap pelayanan RSUD Ciamis.
Baca Juga: Wujudkan Banjar Tetap Kondusif, Kapolres Baru AKBP Ardiyaningsih Janji Berantas Aksi Premanisme
Dijelaskan Dr. Rizali, saat itu dirinya menjadi pelaksana tugas di RSUD Ciamis, dewan presidium forum konsultasi pelayanan publik sendiri terdiri dari beberapa elemen.
Di antaranya perwakilan media, dunia pendidikan, tokoh masyarakat, serta yang lainnya. "Untuk anggarannnya tidak ada," ucapnya.
Sementara itu, Korlap Aksi, Ujang Suherman menyebutkan pertemuan kali ini sama sekali tidak melahirkan suatu hasil apapun, sehigga pertemuan dihentikan dan akan digelar ulang.
Baca Juga: Israel Kembali Gempur Palestina, Luncurkan Serangan Udara ke Gaza
"Untuk kedua kalinya kami sangat kecewa dengan ketidakhadiran beberapa pihak. Tetapi kami sepakat dengan DPRD Ciamis, akan menghadirkan Bapak Bupati, Kepala BPJS untuk pertemuan selanjutnya," ujar Korlap Aksi, Ujang Haeruman.
Selanjutanya dia berpesan kepada para pemangku kebijakan untuk dapat hadir dalam pertemuan selanjutnya, tanpa alasan apapun.
"Jadi rapat hari ini tidak menghasilkan apa-apa, jadi kami mohon kepada Pemerintah Kabupaten Ciamis, hargai kami sebagai manusia, hargai kami sebagai masyarakat Kabupaten Ciamis, karena kami datang mewakili masyarakat Ciamis," katanya menegaskan.***