KABAR PRIANGAN - Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, melalui Dinas Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), kini mulai menjalin kerjasama dengan pihak Kejaksaan Negri Sumedang, untuk penanganan masalah tunggakan pajak.
Kesepakatan bersama antara Bappenda Sumedang dengan Kejari Sumedang ini, secara resmi telah ditandatangani langsung oleh Plt. Kepala Bappenda Sumedang Rohana S.Sos.,M.Si., dan Kepala Kejari Sumedang Nurmayani, SH., MH, di Ruang Rapat Kejari, Selasa, 2 November 2021.
Menurut Plt Kepala Bappenda Kabupaten Sumedang Rohana, kerjasama ini merupakan salah satu inovasi kolaborasi Bappenda dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah, khususnya sektor PBB P2.
Baca Juga: Pemkab Sumedang Siapkan Program untuk Bantu Pensiunan ASN Berwirausaha
Kerjasama ini, kata Rohana, tentunya merupakan bagian dari ikhtiar Bappenda untuk mempercepat upaya penagihan pajak.
Sebab seperti diketahui, Bappenda sendiri, selama ini sering mengalami kesulitan dalam penanganan tunggakan pajak, terutama penagihan kepada para WP yang bandel.
Namun dengan dilakukannya kerjasama dengan pihak Kejaksaan ini, diharapkan proses penangan tunggakan pajak di Sumedang kedepannya bisa lebih lancar.
Baca Juga: Intensitas Hujan Tinggi, Bupati Dony Minta Masyarakat Tingkatkan Waspada Bencana
"Kerjasama ini hanya sebatas permohonan bantuan untuk memediasi saja. Jadi apabila ada wajib pajak yang bandel, nantinya mediasi-nya akan dibantu oleh Kejaksaan. Mediasi ini, sebenarnya untuk meminta kepastian dari para WP terkait kesiapannya untuk membayar pajak," ujar Rohana.
Setelah adanya kerjasama ini, maka ke depannya setiap data tunggakan pajak yang macet dari masing-masing wajib pajak juga, akan diserahkan kepada pihak Kejaksaan untuk ditindaklanjuti.
Dengan begitu, diharapkan dapat lebih mempercepat upaya penanganan masalah tunggakan pajak atau PBB P2 di wilayah Kabupaten Sumedang.
Baca Juga: Kapolres Sumedang Tinjau Rumah Yang Tertimpa Pohon Tumbang
"Melalui kerjasama ini, diharapkan dapat lebih mendorong percepatan realisasi pendapatan daerah, terutama dalam penanganan masalah tunggakan PBB P2. Sekaligus untuk pendampingan penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara lainnya, yang akan menghambat upaya percepatan realisasi pendapatan daerah," ujar Rohana.
Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nurmayani, SH., MH, merespon positif permohonan kerjasama ini.
Karena menurut Nurmayani, dengan adanya kerjasama ini, maka Pemerintah Daerah dengan Kejaksaan nantinya bisa saling mendukung dan saling melengkapi, terutama dalam mengoptimalkan pendapatan daerah untuk kemajuan pembangunan di Sumedang.
Baca Juga: Dikabarkan Mengidap Kanker Prostat, SBY Akan Berobat ke Luar Negeri
"Kami akan selalu membuka diri apabila ada pihak-pihak yang ingin konsultasi ataupun koordinasi terkait masalah hukum. Dengan kerjasama ini, kami juga nantinya bisa ikut membantu mensosialisasikan kepada para wajib pajak ataupun masyarakat, tentang pentingnya membayar pajak," ujarnya.***