Network
KABAR PRIANGAN - Seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Sumedang, kini mulai diterjunkan untuk melakukan evaluasi dan monitoring capaian target Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB P2) ke desa-desa dan kecamatan.
Pengerahan pegawai ini, sengaja dilakukan dalam upaya percepatan penagihan PBB P2 kepada para wajib pajak (WP). Mengingat, sampai saat ini, capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PBB P2 baru terealisasi sekitar 37,45 persen.
"Batas akhir pembayaran PBB P2 ini akan jatuh pada tanggal 30 September 2021. Namun sampai sekarang, capaian target PBB ini masih sangat kecil. Makanya kami harus melakukan akselerasi penagihan dengan cara jemput bola," kata Plt. Kepala Bappenda Kabupaten Sumedang, Rohana S.Sos.,M.Si., Rabu 8 September 2021.
Baca Juga: Antisipasi Kebakaran di Gunung Palasari, BPBD dan DLHK Sumedang Bersihkan Jalur Sekat Bakar
Akselerasi penagihan ini, kata Rohana, akan dilakukan secara serentak ke seluruh desa yang ada di wilayah Kabupaten Sumedang. Dengan harapan, pada akhir bulan September 2021 ini, capaian target PBB P2 di Sumedang harus bisa terealisasi minimal 75 persen.
Maka dari itu, jangan heran bila akhir-akhir ini kantor Bappeda Sumedang sering terlihat kosong, soalnya hampir seluruh pegawai di lingkungan kerjanya kini telah diberikan Surat Perintah (SP) untuk melakukan percepatan penagihan ke para WP melalui desa dan kecamatan.
"Sebagaimana yang diamanatkan pimpinan, dalam hal ini Pa Bupati, Pa Wakil Bupati dan Pa Sekda, kami harus terus berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan percepatan capaian target PAD. Walaupun kondisinya masih pandemi, tapi kami akan tetap berusaha sekuat tenaga agar target PAD bisa tetap tercapai," ujar Rohana.
Baca Juga: Bercorak Timur Tengah,Mushola Al Kahfi Milik Koramil 1004 Tanjungsari Diresmikan
Dikatakan Rohana, selain melakukan percepatan penerimaan dari PBB P2, pihaknya juga akan terus melakukan akselerasi terhadap penerimaan PAD dari sektor lainnya, termasuk dari retribusi parkir berlangganan.
"Tak hanya PBB P2 saja, sumber PAD lainnya pun tetap kami akselerasi. Makanya, kami juga terus melakukan koordinasi dengan semua SOPD untuk percepatan capaian target retribusi parkir berlangganan," tutur Rohana.***
