Network
Pasalnya kala itu juga, dikatakan Asep, list dan ceklist dari Pemprov Jabar terkait mana saja yang harus diperbaiki itu sudah ada. Lantas kedua, Asep juga menilai, Pemkab Tasikmalaya telat melakukan kajian daerah (Kasda) atau feasibility study (FS).
Sebenarnya, pihaknya mengaku pernah memberikan masukan kepada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, bahwa untuk biaya Kasda ini sebenarnya disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jabar.
Baca Juga: Lancarkan Vaksinasi Guru di Sumedang, Dinkes Siap Berbagi Tugas dengan Disdik
Akan tetapi karena terjadi miskomunikasi, Pemkab Tasikmalaya ternyata malah menganggarkan kajian ini di tahun 2021.
"Akhirnya, dengan otomatis untuk kajian itu malah mundur satu tahun. Hingga kita tertinggal satu tahun oleh Indramayu dan Bogor. Kalau Bogor Timur dan Indramayu Barat, kita ketahui justru kajiannya malah dibiayai oleh provinsi," papar Asep.
Dengan lambatnya pemenuhan syarat DOB Tasela ini, Asep mengatakan, para warga di Tasik Selatan mengaku sangat kecewa pada Pemkab Tasikmalaya.
Baca Juga: Sempat Terjadi Kerumunan Saat Pencairan Dana BPUM, Petugas Datangi BRI dan BNI
Artinya Pemkab Tasikmalaya saat ini seolah tidak memiliki mapping yang jelas tentang penyelesaian administratif untuk DOB Tasela.
Pada evaluasi terakhir presidium dengan Pemkab Tasikmalaya pada bulan kemarin, guna mengetahui progres dan sejauh mana DOB Tasela ini diproses, ternyata faktanya masih jalan di tempat.
Sehingga kini tinggal kewajiban pemerintah daerah saja untuk menyelesaikan tugasnya. Sebab Presidium hanya mengantar aspirasi masyarakat terkait pemekaran di Tasikmalaya Selatan. Sehingga pihaknya hanya membantu saja prosesnya.***
