Network
Sebab, kata dia, bansos yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak akhir tahun lalu datanya sudah dimutakhirkan oleh sistem. Otomatis PNS, TNI, Polri, Pegawai BUMN, terklinsing secara otomatis tidak menjadi warga penerima bantuan.
“Kala itu provinsi melakukan klinsing melalui sistem maka bantuan sosial dari pemprov, otomatis terkoreksi penerimanya dipastikan bukan PNS,” kata Hendra.
Baca Juga: Kenakan Kain Tenun Ikat Garut, VOB Guncang 3000 Penonton di Les Transmusicales Prancis
Terkait itu, saat ini pihaknya pun melakukan pengetatan dalam upaya antisipatif bantuan yang digulirkan pemerintah tepat sasaran. Salah satunya dengan memverifikasi kembali data-data dari kelurahan, memastikan penerima benar-benar warga layak dibantu.
“Bantuan tahun ini kan mengacu data tahun 2020 dimana penerima bansos dari APBD 14 ribu, banprov 36 ribu, BST 50 ribu," ucap Hendra.
"Sedangkan tahun ini para penerima itu belum semua mendapat kartu, baru sekitar 86 ribuan, sehingga kita proses dengan lebih ketat agar memastikan para penerima itu benar-benar yang berhak,” ujarnya.
Diwawancara terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Dede Muharam mengatakan, dirinya sudah memperingatkan pihak eksekutif agar berhati-hati dalam menggelontorkan bantuan sosial.
Pihak pemkot diminta untuk mengontrol secara serius dan detail karena program tersebut kerap menuai persoalan. “Dari dulu alasannya klasik yaitu akibat akurasi data. Jadi kami tekankan kepada dinas agar seakurat dan seketat mungkin dalam mengoreksi penerima bantuan," ujarnya.
Menurut dia, apabila ada PNS di daerah yang malah menerima bantuan, mesti disikapi serius karena dari program bansos ini sering menimbulkan kecemburuan antarwarga antara yang merasa patut dibantu, tetapi tidak mendapatkan bantuan dan yang mendapatkan.
