Network
KABAR PRIANGAN - Adanya wacana penundaan Pemilu 2024 mendapat tanggapan dari pihak Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Malah Wakil Ketua PBNU Nusron Wahid mengatakan bahwa poin penting dari wacana atau polemik itu adalah konstitusional.
Artinya, siapa pun yang mengusulkan, kata dia, sah-sah saja diusulkan. "Namanya juga usulan yang penting dilakukan secara konstitusional," kata Nusron Wahid seusai menghadiri acara Peringatan Harlah ke-99 NU di GOR Sukapura Dadaha Kota Tasikmalaya, Selasa 8 Maret 2022.
"Kalau pemilunya tidak ditunda, ya itu konstitusional, namun kalau pemilunya ingin ditunda harus dicari jalan konstitusional," ujar Nusron Wahid.
Baca Juga: Karut-marut Penyaluran BPNT Kecewakan Warga, Unjuk Rasa di Kantor Bupati Tasikmalaya Berakhir Ricuh
Nusron Wahid mengatakan, munculnya wacana penundaan Pemilu 2024 adalah sesuatu yang lumrah di negara demokrasi. "Kalau ada yang mengusulkan, ya boleh, ini demokrasi," katanya.
Menurut Nusron, pihak yang mendukung atau yang menolak keduanya memiliki narasi atau alasan masing-masing. "Semua usulan baik, yang tak setuju punya dasar narasi, yang mengusulkan punya narasi. Mari kita duduk, kita bahas bersama, bahas mudharat dan maslahatnya," katanya.
Namun demikian, lanjutnya, jika nanti lembaga konstitusi menolak, semua harus tunduk dan patuh. "Kecuali nanti MPR dan DPR menolak, kemudian mengerahkan massa memaksakan kehendak, itu tidak boleh. Tidak boleh menabrak rambu-rambu konstitusional," kata Nusron.
Sementara itu ditanya terkait sikap Partai Golkar, Nusron yang merupakan anggota DPR dari Golkar berkelit. "Jangan tanya Golkar di sini. Saya sebagai Wakil Ketua PBNU," ucapnya.
Adapun terkait Harlah ke-99 NU, Nusron mengatakan di usianya yang hampir satu abad NU harus melakukan refocusing gerakan dan kegiatan. Karena tantangan terbesar yang dihadapi NU sekarang adalah upaya pengentasan kemiskinan warga NU.
"NU harus refocusing gerakan. Tantangan NU adalah pengentasan kemiskinan warga NU," kata Nusron.
Dia memaparkan kemiskinan warga NU diakibatkan tiga faktor yaitu pendidikan rendah, kesehatan rendah, dan pendapatan rendah.
"Makanya kualitas semua lembaga pendidikan NU baik itu formal maupun informal harus ditingkatkan. Kemudian NU harus membantu pemerintah meningkatkan basis pelayanan kesehatan," ujarnya.
Sementara di bidang ekonomi, Nusron mengatakan NU sudah menjalin kesepakatan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pertanahan untuk membantu percepatan reforma agraria khususnya dalam distribusi lahan perhutanan sosial.
Baca Juga: Peringati Hari Perempuan Internasional, Butet Manurung Menjadi Barbie’s Role Models Tahun Ini
"Berdasarkan peta indikatif lahan perhutanan sosial yang disediakan untuk masyarakat seluas 11,7 juta hektare se Indonesia. Tasikmalaya termasuk. Nah tahun ini baru diimplementasikan 4,9 juta hektar," kata Nusron.
Teknisnya warga NU yang berada di kawasan hutan akan diberi lahan perhutanan sosial. Mereka akan diberdayakan untuk menanami lahan perhutanan sosial tersebut.
"Ini angin segar agar negara memberi legal akses kepada masyarakat dalam hal ini warga NU. Dengan dia punya tanah, dia bisa berusaha. PBNU bertindak sebagai fasilitator dan memberi pendampingan," ucapnya.
Baca Juga: Terjadi Kisruh, Musorkab KONI Garut Akhirnya Ditunda, Panitia: Kami Patuhi Aturan Pemerintah
"Makanya MWC NU dan ranting didorong punya lembaga pengelola hutan, koperasi atau ponpes sehingga mereka akan dapat ikut mengelola," kata Nusron.
Upaya pemberian lahan perhutanan sosial ini kata Nusron dalam rangka keadilan negara kepada masyarakat. "Jangan sampai tanah hanya diberi ke konglomerat, masyarakat hanya jadi penonton. Ini demi keadilan," kata Nusron.
Dia mengatakan kesenjangan atau gini ratio Indonesia berada di angka lebih dari 4 persen, padahal seharusnya di bawah 4 persen. "Gini ratio kita tinggi, di atas 4 persen. Padahal berdasarkan benchmarking harus di bawah 4 persen," kata Nusron.*
