Network
KABAR PRIANGAN - Sebagai bentuk upaya pencegahan masuknya paham radikalisme di lingkungan kampus, pihak Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menggelar stadium general terkait radikalisme bagi praja dan civitas akademika IPDN.
Kegiatan tersebut dilakukan guna memberikan pengetahuan terkait upaya antisipasi dan strategi mengatasi gerakan radikalisme dan intoleran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Hadir dalam kegiatan, Direktur The Wahid Foundation Zannuba Ariffah Chafsoh atau yang dikenal sebagai Yenny Wahid, perwakilan dari Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian RI AKBP Mayndra Eka Wardhana selaku Plh. Kasubdit Kontranaratif Ditcegah Densus 88 dan Islah Bahrawi selaku tenaga ahli pencegahan radikalisme, ekstremisme dan terorisme Mabes Polri serta Sofyan Sauri selaku pengamat terorisme.
Baca Juga: Imbas Kasus Tabungan Siswa yang Macet, Guru SD Darmaraja 2 Sumedang Dibully hingga Diteror
Acara tersebut diikuti secara luring oleh seluruh praja IPDN Kampus Jatinangor juga diikuti secara daring oleh seluruh praja, mahasiswa pasca sarjana, keprofesian dan civitas akademika yang berada di IPDN kampus daerah.
Rektor IPDN, Hadi Prabowo, mengatakan, kegiatan dilaksanakan untuk memproteksi diri praja agar praja menjadi tahu apa perbedaan radikalisme dan intoleransi serta bagaimana upaya-upaya mengantisipasinya.
“Ketidaktahuan para praja kepada beberapa tokoh yang disinyalir menganut paham-paham tertentu, menjadi intropeksi kami khususnya bagian yang mengendalikan praja untuk lebih berhati-hati. Saya pastikan, bahwa IPDN steril dari paham-paham radikalisme," ujar Hadi, usai kegiatan stadium general di Gedung Balairung Rudini IPDN Jatinangor, Rabu 22 Juni 2022.
Hadi menegaskan, IPDN adalah pendidikan kepamongprajaan yang dilandasi oleh jiwa Pancasila, cinta NKRI dan mengedepankan nilai-nilai kebangsaaan serta mampu menghadapi radikalisme dan selalu menjaga kerukunan. Jadi IPDN dipastikan tidak mengikuti atau mengajarkan aliran atau paham yang radikal.
“Di IPDN tidak benar ada pengajian yang beraliran wahabi atau paham-paham menyimpang lainnya, kalau sudah lulus jadi ASN itu bukan tanggung jawab IPDN lagi karena mereka akan menghadapi kompleksitas dan tekanan kehidupan yang berlainan," jelasnya.
Sementara itu, Yenny Wahid menyampaikan perbedaan terkait radikalisme dan intoleransi. Menurutnya, definisi intoleransi dan radikalisme itu harus jelas, intoleransi adalah sikap dan tindakan yang bertujuan menghambat atau menentang hak-hak kewarganegaraan yang dijamin konstitusi.
Baca Juga: Wabup Sumedang Buka Pesta dan Bazar Pramuka Siaga Kwaran
Intoleransi ini bisa terjadi terhadap orang yang berbeda agama, maupun satu agama. Sedangkan radikalisme adalah partisipasi atau kesediaan berpartisipasi dalam peristiwa-peristiwa yang melibatkan kekerasan atas nama agama, etnis maupun politik.
Menurutnya radikalisme tidak hanya berkaitan dengan agama apalagi dengan satu agama tertentu. “Radikalisme bisa dilakukan oleh siapa saja, dari agama apa saja, dari kelompok politik mana saja, asal dia bersedia untuk berpartisipasi dengan menggunakan kekerasan dalam mewujudkan agenda-agendanya," ujarnya.
Yenny mengapresiasi tindakan yang dilakukan oleh Rektor IPDN dengan segera melakukan penyisiran ketika ditengarai ada unsur-unsur radikalisme yang berusaha masuk ke IPDN.
Baca Juga: Guru Pengajar di Sumedang Buka Suara: Kami Seperti Diteror Hingga Jatuh Sakit
“IPDN adalah tonggaknya Indonesia, kedepannya nanti praja IPDN yang akan menjalankan negara kita. Jadi harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, AKBP Mayndra Eka Wardhana mengatakan radikalisme adalah pikiran atau gagasan untuk mengganti ideologi yang sudah berdaulat, jadi untuk menghindarinya harus sama-sama sepakat bahwa Pancasila sebagai satu-satunya falsafah yang harus dijunjung tinggi.
Sementara itu, Islah Barawi, mengingatkan audiens untuk tidak mengkafirkan orang lain yang berbeda agama.
Baca Juga: Soal Temuan Benda Purbakala, Bupati Sumedang Siap Berikan Atensi Khusus Bagi Penemu Fosil Purba
"Mari bawa agama ini kedalam arah kedamaian, anti kebencian dan anti kekerasan," ujarnya.***
