Network
KABAR PRIANGAN - Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, pada tahun ini menargetkan harus mampu menurunkan angka kemiskinan minimal satu digit dari angka kemiskinan di tahun 2022.
Target ini, disampaikan Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir, usai memimpin Rapat Koordinasi Penguatan Tim Gerakan Bersama Percepatan Penurunan Stunting, di Command Center, belum lama ini.
Dony menyebutkan, pada tahun 2022 kemarin, kemiskinan di Kabupaten Sumedang berada di angka 10,14 persen. Maka dari itu, pada tahun 2023 ini Pemda Kabupaten Sumedang, menargetkan harus bisa menurunkan angka kemiskinan minimal satu digit, menjadi 19,14 persen.
Baca Juga: Percepat Turunkan Stunting, Pemdes Cipanas Sumedang Luncurkan Program Cekas
"Salah satu target prioritas kita untuk mewujudkan visi misi Sumedang Simpati di tahun 2023 ini, diantaranya harus mampu menurunkan angka kemiskinan dari 10,14 persen menjadi 9,14 persen. Itu artinya, kita harus mampu menurunkan minimal satu digit," kata Dony.
Dengan demikian, sambung Dony, maka program-program pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Sumedang pada tahun ini, harus berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan.
Dony menuturkan, berbicara soal penurunan angka kemiskinan, secara umum upaya yang harus dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan ini, memang harus dengan cara persuasif by name by address.
Baca Juga: Begini Kesiapan Sumedang Bila Tol Cisumdawu Sudah Beroperasi Penuh
"Banyak cara yang bisa kita lakukan agar masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan. Salah satunya, dengan mengubah pola pikir mereka melalui program Sekoper Cinta, Sekopi Cinta, dan memberikan pelatihan-pelatihan," ujarnya.
Sebagai langkah awal, kata Bupati, upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan ini, diantaranya dengan membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.
"Agar beban pengeluaran masyarakat miskin berkurang, pemerintah sejauh ini telah memberikan bantuan melalui program PKH, BPMT, BLT Desa, program perlindungan sosial lainnya, dan BPJS kesehatan," ujar Bupati Dony.
Baca Juga: Tahun 2023 Ini Kunjungan Wisata ke Sumedang Diprediksi Bakal Meningkat
Di luar itu, Bupati Sumedang juga tentu telah mengintruksikan para Camat dan Kades, untuk mendata berapa persen masyarakat yang tidak mempunyai BPJS di wilayahnya.
Sebab bagaimanapun juga, kata Bupati Dony, BPJS ini merupakan bagian dari ikhtiar pemerintah untuk membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, khususnya dalam hal biaya kesehatan.
"Makanya, Camat dan Kades ini harus punya target semua warganya bisa memiliki BPJS. Karena jika masyarakatnya mempunyai BPJS, setidaknya akan mengurangi beban pengeluaran mereka," tutur Dony.
Baca Juga: Tol Cisumdawu Peluang untuk Pelaku UMKM Sumedang
Selain itu, Bupati Dony juga menyebutkan langkah lain yang harus dilakukan dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. Diantara, melalui program pemberdayaan ekonomi untuk membantu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.
"Selain membantu mengurangi beban pengeluarannya, kita juga harus mengadakan gerakan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang masuk kategori miskin," ujar Bupati Dony.
Gerakan pemberdayaan ekonomi ini, tentunya bisa dilakukan melalui program yang didanai APBDes, atau APBD seperti pemberian pelatihan yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja (BLK).
Baca Juga: Ini Tempat Wisata Terbaik di Kawasan Waduk Jatigede Sumedang, Surganya Pemburu Swafoto
Oleh karena itu, tidak heran bila dalam waktu beberapa tahun ini BLK Sumedang terus gencar mengadakan pelatihan bagi masyarakat yang masuk dalam DTKS.
Sebab dengan diberikannya pelatihan kewirausahaan seperti itu, diharapkan dapat membantu masyarakat miskin agar mereka bisa membuka usaha untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
"Dengan cara ini, masyarakat miskin diharapkan bisa meningkatkan pendapatannya. Karena selain diberikan pelatihan keahlian, mereka juga akan diberi bantuan modal, atau dibantu penempatan kerja," tutur Bupati Dony.***
