Network
Baca Juga: 5 Tempat Wisata di Tasikmalaya yang Lagi Hits 2023 dan Terbaru, Cocok untuk Ngabuburit bareng Teman
"Karena mau tidak mau Pemerintah harus merelokasi PKL tanpa membunuh usaha mereka. Lokasi strategis yang bisa dipakai adalah gedung eks Pemkab, itu kan beberapa tingkat, bisa dipakai oleh PKL," pendapatnya.
Sedangkan, eks Terminal Cilembang dirasa cukup berpotensi jika dikelola dengan baik untuk para PKL Cihideung. Hal ini disampaikan oleh tokoh masyarakat Singaparna, H Teten Sudirman.
"Kalau boleh ngasih masukan manfaatkan eks Terminal Cilembang untuk PKL. Nanti juga setelah terkenal bisa tenar seperti Dadaha. Catatan kalau mau kerja sama dengan Kabupaten Tasikmalaya memanfaatkan gedung eks Pemkab, lebih baik gedungnya jangan di musnahkan. Lestarikan saja sama aktivitas kegiatan lain," ujar H Teten.
"Saya setuju dengan kekhawatiran masyarakat, karena memang sebelumnya kawasan Cihideung itu kumuh. Setelah dijadikan pedestrian ya pasti saja mereka bangga," tandasnya.
Baca Juga: Cara Mengatasi Set Top Box Tidak Ada Gambar tapi Ada Suara, Berikut Ini Langkah-Langkahnya!
Sedangkan, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam (STIABI) Riyadlul Ulum Condong Dadang Yudistira mengemukakan pendapat, bahwa para PKL menduduki Kawasan Pedestrian Cihideung karena kelalaian dan abai dari Pemerintah.
"PKL masuk ke Cihideung itu, saya nilai karena ada dua poin abai yang dilakukan Pemerintah, yaitu abai karena memberikan celah kelonggaran bagi para PKL dan abai karena membiarkan PKL. Tadinya begitu rampung pedestrian, membiarkan pedagang di trotoar, akhirnya yang lain ikut berjualan. Harusnya pemerintah tegas, bila perlu lakukan tindakan persuasif demi aturan, meskipun lebih baiknya edukatif," pendapatnya.
"Wajarlah banyak reaksi dari masyarakat, karena penikmat keindahan atau pengunjung merasa terganggu. Tadinya bisa bersantai, berfoto, malah tidak bisa. Apalagi sudah ada tokoh-tokoh yang bicara, jangan sampai relokasi PKL ini nanti disangkutpautkan dengan HAM dan lain sebagainnya," pungkasnya.***
