Network
Selain itu, Ai Nanan Handayani yang juga orator aksi mengatakan, perlu diketahui bersama, apa yang dilakukan diperbolehkan dan dibenarkan secara hukum.
"Aksi damai kami sebagai wujud dari hak konstitusional, sebagaimana yang telah tersurat dan tersirat dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," kata Ai Nanan Handayani.
Ditambahkan Ai Nanan Handayani, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Baca Juga: Musim Kemarau Ini Puluhan Ribu Hektare Lahan Pertanian di Sumedang Berpotensi Kekeringan
"Kami Masyarakat Peduli Pangandaran memandang perlu untuk memberikan pendapat diantaranya mengenai hukum agraria atau pertanahan berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya terhadap status dan pemanfaatan hak-hak atas tanah, yang ada di wilayah Kabupaten Pangandaran," tuturnya.
"Sebagaimana hal tersebut di atas, menyikapi isu persoalan pertanahan yang menyatakan bahwa objeknya adalah tanah Negara adalah keliru, namun pada faktanya tanah tersebut bukanlah Tanah Negara dan pemanfaatan terhadap hak-hak atas tanah harus merujuk dan mempedomani berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku," lanjut Ai Nanan.
Ai menyatakan, Masyarakat Peduli Pangandaran memberikan dukungan sepenuhnya terhadap Pemkab Pangandaran untuk melakukan pengendalian terkait dengan pelaksanaan reforma agraria di wilayah hukumnya.
"Aspirasi kami dilakukan demi dan untuk tercapainya keadilan dan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Pangandaran," ujarnya.***
