Network
Akibat jalan rusak tersebut, lanjut Eka, dampaknya dirasakan masyarakat. Seperti sulitnya mendapatkan pelayanan kesehatan, ekonomi terhambat, hingga pendidikan anak-anak terganggu. "Bahkan ada beberapa kejadian warga melahirkan di jalan karena jalan rusak tersebut," kata Eka.
Wabup dinilai hanya pencitraan
Disampaikan dalam unjuk rasa tersebut, aktifnya Wakil Bupati (Wabup) Tasikmalaya dalam aplikasi media sosial Tiktok yang melaksanakan monitoring adalah pencitraan karena sebetulnya tidak ada kepedulian terhadap jalan rusak tersebut. Padahal perbaikan jalan rusak tersebut sudah dijanjikan oleh pemangku kebijakan. "Masyarakat juga mendesak tahun 2023 ini jalan tersebut bisa segera diperbaiki. Jika tidak, kami akan melakukan aksi yang lebih besar," ujar pengunjuk rasa.
Baca Juga: Pemkab Garut Akan Kembangkan Tanaman Porang di Lahan Seluas 1.500 Hektare
Usai demonstrasi di depan Gedung Bupati, unjuk rasa bergeser di Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Massa bertemu Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan sejumlah anggota DPRD lainnya serta Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tasikmalaya.
Sikap anggota DPRD
Menurut Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nanang Romli, sebagai anggota DPRD dari Dapil 2 dirinya tidak pernah lelah mengusung keinginan warga Desa Padakembang. Termasuk terhadap Pemkab Tasikmalaya terus mendorong agar jalan tersebut diperbaiki. "Namun karena ada beberapa ruas jalan yang sangat prioritas di tahun 2023, sehingga jalan ke Desa Mekarjaya tidak teranggarkan," ujarnya.
Fahmi Muzaki, Anggota DPRD Dapil 2 lainnya, menngatakan hal senada. "Kami berharap dalam APBP Perubahan 2023 biaya perbaikan jalan tersebut bisa teranggarkan lagi," kata Fahmi.
Ditambahkan Nanang, kalaupun dalam APBDP 2023 meleset, dipastikan pada APBD 2024 akan masuk. "Kami pun melalui Bandan Anggaran akan mengawal perbaikan jalan di Kabuten Tasikmalaya, tidak hanya Jalan Mekarjaya," tuturnya.***
