Komisi V DPRD Provinsi Jabar Setujui Pembelajaran Tatap Muka Ditangguhkan

21 Juli 2021, 15:23 WIB
Anggota DPRD Jabar Yod Mintaraga saat berkunjung ke kantor KCD wilayah XII. /kabar-priangan.com/Ema Rohima/

KABAR PRIANGAN - Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Drs. H. Yod Mintaraga, MPA mengusulkan Pembelajaran Tatap Muka  (PTM) di sekolah-sekolah yang direncanakan Juli 2021 ini ditangguhkan.

Yod Mintaraga menilai, kegiatan pembelajaran tatap muka masih beresiko dengan kondisi kasus Corona yang saat ini terus naik. Apalagi, Jawa Barat masuk dalam zona merah sehingga belum layak untuk PTM, terlebih penerapan protokol kesehatan masih diragukan bisa dijalankan oleh para siswa.

"Resikonya tinggi, bagi siswa maupun guru, bahkan bagi keluarga wali murid," ucapnya.

Baca Juga: Jangan Panik! Jika Harus Isoman Lakukan Hal Ini

H. Yod mengaku sudah berkomunikasi dengan berkunjung langsung ke KCD XII yang membawahi Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Dalam kunjungan itu banyak yang diterima dari KCD mulai dari Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) hingga rencana proses belajar mengajar.

Untuk PPDB sejauh ini lancar-lancar saja tanpa ada permasalahan. Namun untuk proses belajar mengajar, tentunya harus banyak pertimbangan dengan kondisi Covid-19 yang masih tinggi. Sehingga sebaiknya PTM ditangguhkan untuk mengurangi resiko, hingga kondisi benar-benar memungkinkan.

Adapun untuk gantinya, dilakukan proses belajar mengajar sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau daring meski selama ini masyarakat sudah cukup jenuh dan merasa dirugikan.

Baca Juga: 80.000 Pasien Covid-19 di Jawa Barat Jalani Isoman

"Sistem PJJ dianggap merugikan, karena kebutuhan pulsa. Namun saya mengusulkan jika ada BOS sebaiknya digunakan untuk mengganti pulsa. Selanjutnya, agar PJJ efektif maka harus lebih mengedukasi anak," ucapnya.

Dikatakan H. Yod, alasan pihaknya mengusulkan menangguhkan PTM, lebih pada keselamatan anak-anak dan tenaga pengajar. Sebab jika melihat situasi penularan Covid-19 saat ini kondisinya cukup mengkhawatirkan terus mengalami peningkatan. Apalagi ada varian baru yang jauh lebih berbahaya.

Meski demikian, pihak dinas pendidikan atau pihak sekolah harus berupaya menggenjot kualitas dan kompetensi SDM tenaga pendidik dalam menjalankan PJJ. Sehingga nantinya sistem daring ada edukasinya, khususnya bagi anak didik bahwa semua harus melek teknologi. Ini bisa beanfaat dimasa mendatang, karena semua menggunakan digital.

Baca Juga: Anggota Komisi V DPRD Jabar Usulkan Insentif Nakes Dinaikan. Yod: Pembayarannya Jangan Sampai Telat

"Dengan demikian PJJ bisa lebih efektif dijalankan serta bisa diterima baik oleh para siswa maupun guru," ungkapnya.***

Editor: Teguh Arifianto

Tags

Terkini

Terpopuler