KABAR PRIANGAN – Kondisi keuangan RSUD dr Soekardjo Kota Tasikmalaya saat ini tengah kelimpungan. Penyebabnya, piutang RSUD di Pemkab dan Pemkot Tasikmalaya mencapai Rp18,6 Miliar.
Rinciannya, tunggakan Pemkot Tasikmalaya di RSUD dr. Soekardjo sebesar Rp14,4 miliar yang terdiri dari tunggakan tahun 2021 sebesar Rp8,4 miliar, dan tunggakan tahun 2022 hingga Bulan Mei sebesar Rp6 miliar.
Sementara tunggakan Pemkab Tasikmalaya di RSUD dr Soekardjo sebesar Rp4,2 miliar, yang terdiri dari tunggakan tahun 2021 sebesar 2,3 miliar dan sisanya tunggakan di tahun 2022 hingga Bulan Mei.
Baca Juga: Ini Tanggapan Geraldine Beldi yang Menemukan Jenazah Eril Setelah Bertemu Ridwan Kamil
Tunggakan Pemkab dan Pemkot Tasikmalaya ke RSUD dr Soekardjo tersebut adalah tunggakan biaya pelayanan kesehatan yang diberikan pihak RSUD kepada masyarakat Kota dan Kabupaten Tasikmalaya sebagai penerima bantuan melalui program Dana Kesejahteraan Sosial Kesehatan.
Menurut Ketua Dewan Pengawas RSUD dr Soekardjo Kota Tasikmalaya, DR. H. Undang Sudrajat, untuk menjamin kesehatan warga yang kurang mampu, Pemkab dan Pemkot Tasikmalaya memiliki program bantuan sosial kKesehatan yang diberi nama Dana Kesejahteraan Sosial Kesehatan.
Program tersebut, kata Undang, untuk membantu masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki BPJS atau Kartu Indonesia Sehat.
Baca Juga: Ridwan Kamil Desainkan Makam yang Indah untuk Eril. Dibangunkan Pula Masjid Bernama Al Mumtadz
“Nah, untuk menjamin layanan kesehatan bagi masyarakat yang tak memilik kartu KIS atau BPJS, Pemkab dan Pemkot Tasikmalaya menyediakan program Dana Kesejahteraan Sosial Kesehatan,” kata Undang.
Dengan program ini, kata dia, maka masyarakat yang tak mempunyai BPJS atau KIS, bisa tetap berobat gratis di rumah sakit, karena biayanya dibayar oleh pemerintah daerah melalui APBD.
Namun sayangnya, kata dia, hingga kini proses pembayaran dari Program Kesejahteraan Sosial Kesehatan tersebut tidak lancar.
Baca Juga: Didiagnosis Terkena Ramsay Hunt Syndrome, Justin Bieber Batalkan Rangkaian Konsernya
“Bahkan hingga kini jumlah tunggakannya sudah mencapai Rp18,6 miliar,” kata Undang Sudrajat.
“Kami sudah melayangkan surat tagihan ke Pemkab dan Pemkot Tasikmalaya. Kami pun sudah mengomunikasikan kondisi ini kepada Pak Wali Kota dan Pak Bupati Tasikmalaya,” tambah Undang.
Undang berharap, utang tersebut segera dibayarkan oleh Pemkot Tasikmalaya, mengingat kondisi keuangan RSUD saat ini sudah kelimpungan.
Menurut Undang, kondisi sekarang sangat berat bagi RSUD, karena tak seimbang antara pemasukan dengan pengeluaran.
Otomatis, kata dia, penghasilan RSUD saat ini tak bisa untuk investasi maupun pemeliharaan. “Hanya cukup untuk gaji saja, sementara remunisasi masih belum bisa dibayar secara utuh,” katanya.
Permasalahannya, kata dia, warga berobat dengan memggunakan program itu tak bisa dihentikan. Namun alokasi angggaran di pemerintah tak ada. “Kondisi ini yang membuat RSUD kelimpungan,” katanya.
“Kami berharap pada APBD Perubahan, Pemkab maupun Pemkot menganggarkan untuk membayar utang ke RSUD agar likuiditas keuangan di RSUD terbantu,” katanya.
Selian berharap ada pembayaran dari Pemerintah daerah, pihak RSUD juga telah meminta kepada BPJS untuk perbaikan klaim bpjs agar bisa sampai 100 persen.***