Network
Warga tersebut, ujar Sopian, telah kehilangan mata pencaharian karena lahan pertaniannya tergusur pembangunan waduk.
"Jangan sampai masyarakat kami hanya jadi penonton. Harus sebaliknya warga kami lah yang harus sejahtera dengan adanya kawasan wisata Buricak Burinong ini," tutur Sopian.
Ia mengutarakan, ada aspirasi warga yang mengingingkan pengelolaan kawasan wisata Buricak Burinong dikelola oleh pemerintah desa melalui Bumdes. Sehingga mutlak pendapatan bisa dirasakan oleh masyarakat desa.
Baca Juga: Kisruh Kasus Bansos Kabupaten Tasikmalaya, Pemilik Lembaga Terus Diintervensi
"Bisa saja Bumdes tiga desa (Pakualam, Karangpakuan dan Cigintung) diberdayakan mengelola kawasan wisata dan didampingi oleh pemerintah daerah dalam hal ini BUMD Kampung Makmur. Sehingga prosentase dari berbagai keuntungan bisa langsung dirasakan warga desa," ujarnya.
"Pihak Pemdes juga pernah mempertanyakan apakah ketika pengelolaan kawasan wisata Buricak Burinong oleh BUMD Kampung Makmur bisa menyejahterakan masyarakat. Jika tidak, ya, percuma," katanya lagi.
Ia mengakui, setelah adanya protes warga atas kebijakan pengelolaan kawasan wisata, pihaknya telah berdiskusi dengan pihak BUMD Kampung Makmur.
Namun dalam pertemuan itu belum ada kesepakatan satu sama lain. "Intinya jangan sampai kami punya wilayah tapi tidak menikmati hasilnya," ucapnya.***
