Network
KABAR PRIANGAN - Sudah lebih dari 10 tahun kepindahan ibukota Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya ke Singaparna.
Akan tetapi meski sudah tiga kali ganti Bupati - Wakil Bupati, kondisi wilayah Singaparna masih dinilai seperti itu-itu saja dan tidak banyak berubah. Yang berubah hanyalah kepadatan penduduk, bertambahnya jumlah kendaraan serta kemacetan lalulintas yang makin menjadi-jadi.
Kepindahan ibukota Pemkab Tasikmalaya ini berdasar pada Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun 2004, dimana Ibukota Kabupaten Tasikmalaya yang sebelumnya berada di Kota Tasikmalaya berpindah ke Kecamatan Singaparna.
Baca Juga: Pelantikan Bupati Tasik Terpilih, Senin 26 April 2021. Aep: Hari Rabu Bupati akan Open House
Sejatinya dengan adanya perpindahan Ibukota kabupaten itu, maka pembangunan di kecamatan yang mempunyai luas wilayah 24.85 km persegi dengan jumlah penduduk 68.386 jiwa tersebut cepat terjadi. Namun 16 tahun berlalu dari turunnya PP tersebut, wajah Singaparna terkesan tidak ada perubahaan berarti.
Pada Senin, 26 April 2021 ini, Kabupaten Tasikmalaya kembali memiliki Bupati Tasikmalaya - Wakil Bupati Tasikmalaya baru, dengan dilantiknya Ade Sugianto - Cecep Nurul Yakin. Banyak harapan besar dari masyarakat keduanya menaruh komitmen dalam membenahi pusat ibukota pemerintatah.
Tokoh masyarakat Singaparna, Teten Sudirman, menilai jika pemerintah tidak serius dalam mengelola dan menata ibukota Kabupaten Tasikmalaya. Dimana selama ini Pemkab Tasikmalaya tidak memiliki konsep yang jelas dalam membenahi kondisi kota Singaparna sebagai ibukota Kabupatenya.
"Bahkan sejak awal, saya menilai program pembangunan ibukota yang baru sabagai pengganti dari ibukota lama itu sudah salah," jelasnya.
Sebab menurut Teten, yang semestinya didahulukan sebagai skala prioritas dalam pemindahan ibukota itu, bukannya mendahulukan memindahkan kantor Bupati, kantor DPRD, Masjid Agung bahkan kini Islamic Center dan Wisma Haji. Akan tetapi harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan. Terutama akses menuju kompleks pusat pemerintahan dan jalan lingkar luar kota Singaparna.
Baca Juga: DPC PKB Kabupaten Tasikmalaya Gulirkan Program Food Bank Selama Ramadan 1442 H
Upaya ini tiada lain untuk mengurai kemacetan lalulintas dalam kota yang selama ini sering terjadi. Apalagi dengan pindahnya ribuan pegawai Pemkab Tasikmalaya yang semula berkantor di Kota Tasik ke Singaparna.
"Dalam kurun waktu 10 tahun lebih kepindahan ibukota dari Kota Tasik ke Singaparna, upaya pembangunan infrastruktur jalan ternyata tidak nampak sama sekali," tambahnya.
Namun ironinya, Pemkab Tasikmalaya lebih mendahulukan membangun gedung Islamic Center dan Asrama Haji menjadi skala prioritas, daripada membangun jalan baru atau pelebaran jalan jalan, untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas.
Program lain yang diabaikan Pemkab Tasikmalaya yakni relokasi Pasar dan Terminal Singaparna yang direncanakan sejak 2012, sejak kepemimpinan dibawah kendali Bupati Uu Ruzhanul Ulum dan Wakilnya, Bupati Ade Sugianto, hingga kini tidak ada progres yang bisa dibanggakan.
Baca Juga: WAMY Indonesia Didampingi WAMY Tasikmalaya Resmikan Masjid Al Ihsan 21 Ciawang
Dikatakan Teten, tantangan bagi Bupati baru adalah pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Tasik Selatan yang selama ini dinilai jalan di tempat dan terdahului oleh daerah lain.
Kemudian infrastruktur jalan, bangunan sekolah di daerah-daerah yang kondisinya banyak rusak parah. Juga penertiban usaha pertambangan liar bahkan yang berizin, yg mengancam rusaknya lingkungan dan bisa menimbulkan bencana di masa yang akan datang.
"Oleh karena itu pihak legislatif selaku implementasi dan penyambung aspirasi masyarakat harus benar-benar berfungsi dalam melaksanakan tugasnya," ujar dia.
Senada dengan Teten, Ketua PK KNPI Kecamatan Singaparna, Zamzam J Maarif mengatakan, Kecamatan Singaparna tidak banyak berubah meskipun sudah ditetapkan sebagai Ibukota Kabupaten Tasikmalaya sejak tahun 2004 silam.
Baca Juga: Pesta Miras Disaat Warga Menunaikan Tarawih, Enam Pemuda Asal Tasikmalaya Diamankan Polisi
Dari segi pembangunan, hanya terdapat perubahan di Desa Singasari dan Desa Sukamulya yang berubah. Dimana di dua desa itu terdapat komplek perkantoran Kabupaten Tasikmalaya.
“Awalnya hamparan sawah, kini berubah menjadi area perkantoran dan masjid Agung. Itu saja yang berubah, sedang yang lainnya tidak ada," ucap Zamzam.
Sebab untuk infrastruktur lainnya, lanjut Zamzam, hanya ada penambahan satu ruas jalan yakni dari perempatan Desa Singasari menuju jalan raya Cimerah Desa Cikunten. Sedangkan infrastrutur lainnya tidak ada perubahan sama sekali.
Bukan hanya infrasturktur jalan, ruang terbuka hijau berupa alun-alun Singaparna pun kondisinya kian mengkhawatirkan dan semakin tidak terawat.
Masyarakat berharap dengan kepemimpinan Bupati-Wakil Bupati yang baru dilantik, maka akan membawa perubahan besar dalam penataan Singaparna selaku ibukota pemerintahan.***
