Network
KABAR PRIANGAN - Setelah sebelumnya sempat dibubarkan karena dianggap menimbulkan banyak kerumunan dan melanggar protokol kesehatan, aktivitas penyaluran Bantuan Presiden Usaha Mikro (BPUM) di wilayah Kabupaten Sumedang, kini sudah mematuhi standar protokol kesehatan.
Bahkan, dalam pelaksanaan penyaluran BPUM tersebut, pihak penyelenggara dalam hal ini Bank BNI 46, sengaja melibatkan unsur TNI-POLRI dan Satpol PP untuk membantu pengaturan antrean.
Dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah (PPUD) pada Satpol PP Kab. Sumedang Yan Mahal Rizzal, selaku koordinator Tim Gakkumlin Satgas Penanganan Covid-19, membenarkan soal sudah tertibnya pelaksanaan penyaluran BPUM di Sumedang.
Baca Juga: Progres Pembangunan Jalan Tol Bandung – Tasik, Mulai Tahap Persiapan Pembebasan Lahan
"Sekarang kami lihat aktivitas penyaluran BPUM melalui Bank BNI ini sudah berjalan lebih tertib. Malah Anggota kami juga terus disiagakan untuk memantau jalannya penyaluran bantuan itu," kata Yan Mahal Rizzal, Rabu (28/4/2021).
Setelah pernah dibubarkan, lanjut dia, saat itu juga pihak penyelenggara penyaluran bantuan, langsung melakukan evaluasi untuk perbaikan kegiatan penyaluran ke depannya.
Maka dari itu, dalam penyaluran BPUM kali ini, pihak penyelanggara sudah benar-benar siap menerapkan protokol kesehatan dengan baik.
Baca Juga: Dua Anggota Geng Motor Mewek Saat Dirungkus Timsus Maung Galunggung
Dimana, setiap warga yang akan diverifikasi sebagai penerima BPUM itu, setiap harinya hanya dibatasi 500 orang, dengan ketentuan per jamnya dibatasi 100 orang.
Bukan itu saja, setiap calon penerima BPUM yang akan diverifikasi, wajib mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5 M, yakni memakai masker, mencuci tangan, pengecekan suhu tubuh, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan atau tidak berkerumun.
