Network
Selanjutnya, kata dia, MP memerintahkan DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat dan DPD Golkar Sumedang untuk segera melakukan Musda ulang selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan.
Menurut Prianji, bila merujuk pada Undang-undang Partai Politik pasal 32 ayat 5, amar putusan yang dikeluarkan MP ini sifatnya keputusan final dan mengikat.
Baca Juga: Hati-hati dengan Efek Samping Bunga Telang
Dengan adanya putusan MP ini, lanjut Prianji, maka secara otomatis kepengurusan DPD Golkar Kab. Sumedang harus dikembalikan pada Surat Keputusan (SK) awal, yakni SK DPD Golkar Kab. Sumedang periode 2016-2020.
Sementara itu, dalam rangka menindaklanjuti Putusan MP Golkar, saat itu juga Rapat Pleno DPD Golkar langsung menetapkan rencana pelaksanaan Musda ulang, sekaligus membentuk Panitia Musda DPD Golkar Kab. Sumedang ke-X.
"Berdasarkan hasil rapat pleno, pelaksanaan Musda DPD Golkar Kabupaten Sumedang ke-X, rencananya akan dilaksanakan pada Hari Senin tanggal 24 Mei 2021," kata Wakil Ketua I Bidang Organisasi DPD Golkar Kab. Sumedang, Toto Sugiarto.
Karena menurut Toto, sebagaimana yang diamanatkan dalam Putusan MP Golkar, Musda DPD Golkar Kab. Sumedang ke-X ini harus dilaksanakan selambat-lambatnya 14 hari setelah dibacakannya putusan, yakni tanggal 11 Mei 2021 lalu.
"Jika melihat putusan itu, 14 belas hari setelah pembacaan putusan tersebut berarti tanggal 25 Mei 2021. Mengenai rencana ini, akan kami koordinasikan juga dengan DPD Golkar Provinsi," tuturnya.
Ditambahkan Toto, selain membahas soal rencana pelaksanaan Musda, Rapat Pleno ini membentuk juga panitia Musda yang baru.***
