Akibatnya, seringkali praktik otonomi daerah kalah oleh pihak yang berkuasa di tingkat atas.
“Saya pikir sistem otonomi Muhammadiyah bisa menjadi salah satu contoh untuk memperkuat demokrasi dan memperkuat sistem mengelola daerah di pemerintahan karena walaupun kadang kita bicara soal otonomi secara formal, tapi sebenarnya secara deal tidak berjalan,” ujarnya.
Meski secara struktur dan sikap Muhammadiyah terpusat, namun dalam pengelolaannya setiap daerah dapat berjalan tanpa Pimpinan Pusat sehingga berusaha mandiri dan berdaya saing.
Semua jenjang Persyarikatan itu mendorong mengoptimalisasikan pengelolaan berdasar potensi daerah masing-masing. Otonomi juga mencegah lahirnya kubu politik di dalam tubuh Persyarikatan.
“Saya pikir otonomi bisa memberi dampak luar biasa, memberi peluang inisiatif bagi orang-orang di daerah. Salah satu kesuksesan Muhammadiyah adalah dari otonomi. Karena dari otonomi, orang-orang punya inisiatif sendiri untuk mengelola dirinya sendiri,” kata Kim.***