Network
KABAR PRIANGAN – Guru Besar Antropologi Kangwon National University Korea Selatan, Hyung Jun Kim dalam Webinar Feishum Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta, menyebutkan, dari seluruh organisasi civil society, Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi dengan sistem tata kelola organisasi yang paling rapi dan baik (good governance).
Tidak hanya sistem Muktamar yang dirujuk oleh beberapa organisasi lain, ujar Kim, praktik sistem otonomi Muhammadiyah pun dianggap lebih baik daripada milik negara.
Oleh karena itu, Kim menyarankan kepada pemerintah (Indonesia) perlu belajar dari sistem otonomi di Muhammadiyah biar otonomi bisa benar-benar berjalan, walaupun diakunya ketika pertama kali diimplementasikan akan sulit dilakukan.
Baca Juga: Lagi, Pantai Santolo Garut Telan Korban, 2 Wisatawan Tenggelam Terseret Arus
“Kalau di pemerintahan susah sekali untuk menerapkan sistem itu. Jadi apa yang ingin saya sampaikan itu, pemerintah harus belajar banyak dari sistem otonomi di Muhammadiyah biar otonomi bisa -benar jalan walaupun itu pertama kali susah sekali tapi lama-lama saya yakin itu bisa memberi sistem manjur bagi daerah di manapun,” ujar Kim dikutip kabar-priangan.com dari laman Muhammadiyah, Kamis 3 Juni 2021.
“Dari faktor sejarah, sebagian besar AUM didirikan dari inisiatif, usaha keras dan keikhlasan anggota. Jadi organisasi (pusat) sebenarnya tidak pernah memberi uang, tidak pernah memberi petunjuk yang pas untuk mendirikan suatu AUM,” katanya lagi.
Kim tak menyangkal jika ada banyak faktor penghabat praktik otonomi daerah sulit diwujudkan. Hal ini diakibatkan kultur feodalisme yang masih tersisa dalam pemerintahan.
Baca Juga: Darurat Covid-19 di Garut, Pemkab Kerahkan Petugas Gabungan Operasi Penegakkan Prokes
