Di samping skenario politik 2024, topik pertemuan itu juga mengarah pada topik kinerja pemerintahan Kota Tasikmalaya di sisa periode 2017-2022 yang kini berada di bawah komando H. M. Yusuf.
Mereka pun mencoba menginventarisasi persoalan yang mengemuka sekaligus merangkum beragam solusi yang bisa jadi bahan pertimbangan bagi Wali Kota H. M. Yusuf.
Ketua DPC PDI-P H. Muslim dan Ketua DPC PBB, Ichwan Shafa SE menyebut bahwa realisasi janji politik yang tertuang dalam RPJMD harus tetap diupayakan untuk diselesaikan meskipun tantangannya sangat berat.
Baca Juga: Soal Semua Agama Sama di Mata Tuhan, Ketua MUI Sumbar: Menurut Manusia Tak Beragama
Karena, kata Muslim, banyak anggaran yang terkena refofusing dan sejumlah anggaran yang bersumber dari provinsi maupun pusat juga terhambat.
"Tingginya angka kemiskinan, realisasi program wirausaha baru (WUB), penataan PKL dan lainnya harus dituntaskan. Realisasinya nanti seperti apa yang penting ikhtiar dulu
semaksimal mungkin. Soal hasil Biarkan masyarakat yang menilai dan kami di DPRD tentu akan menjadikannya sebagai catatan dan evaluasi bersama, " ujar Muslim yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya itu.
Hanya saat disinggung soal RPJMD, Agus yang jadi bagian tim Budi -Yusuf menolak berkomentar. "Itu mah ranahnya fraksi lah," ujarnya.***