Network
KABAR PRIANGAN - Mencermati kebijakan Bupati Garut terkait kegiatan swakelola, untuk pengadaan barang dan jasa, serta kegiatan lainnya, masyarakat yang tergabung pada Forum Pemerhati Kebijakan Publik (FPKP) telah melakukan kajian serta investigasi ke lapangan dan melihat data temuan BPK yang dilaksanakan pihak ketiga.
Dari kajian tersebut, FPKP beraudiensi dengan Bupati Garut Rudy Gunawan guna mendukung kebijakan tersebut dan mendorong diterbitkannya Peraturan Bupati (Perbup) terkait program kegiatan yang di swakelolakan tersebut.
"Secara objektif kami mendukung serta mengapresiasi keberanian Bupati mengeluarkan kebijakan Swakelola Tipe II yang dilaksanakan oleh PUPR dan pemerintah Desa dalam Tahun Anggran 2020," kata Indra Kristian selaku Koordinator FPKP Kabupaten, Rabu 22 September 2021.
Baca Juga: Kisah Guru Penggerak di Selatan Garut, Belajar Daring dengan Berburu Sinyal di Kandang Domba
Ia juga mengungkapkan, pelaksanaan kegiatan swakelola tipe ll yang telah dilaksanakan, hasilnya jauh lebih berkualitas dan pengerjaannya pun telah di uji oleh BPK.
"Kami melihat pengelolaan kegiatan swakelola tipe ll ternyata jauh lebih berkualitas dan hasil pengerjaan pun telah di uji oleh BPK. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya temuan dalam laporan BPK," kata Indra.
Ia menuturkan, dalam audensi dengan Bupati Garut tersebut, pihaknya meminta untuk segera dibuat Perbup swakelola.
Baca Juga: Program Energi Terbarukan, Ridwan Kamil: Ribuan Atap Pabrik di Jabar Wajib Dipasang Panel Surya
"Gayung pun bersambut, dalam pertemuan tersebut Pak Bupati menyampaikan kepada kami, bahwa Perbup sedang dalam proses pengkajian. Ya, kami merasa syukur Alhamdulillah," ucapnya.
