Network
Di sisi lain, belum meratanya masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan juga menjadi perhatian pihaknya. Bahkan ia menilai selama ini yang mendapatkan bantuan itu masyarakat yang mampu dan tidak seharusnya mendapatkan bantuan tersebut.
"Makanya saat ini harus ada pemutakhiran data, sehingga yang mendapatkan bantuan itu yang betul-betul membutuhkan," kata Syahban.
Karena itu, lanjut Syahban, saat ini pemutahiran data pemerintahan dari tingkat bawah hingga kabupaten harus ada singkronisasi. Dimana aturan pemutahiran itu bisa dilaksnakan setiap bulan sebab hal itu untuk keberpihakan terhadap KPM yang betul-betul membutuhkan.
Baca Juga: Mulai Hari Ini, KAI Berlakukan Peraturan Baru Bagi Penumpang Kereta Api
Sementara itu di halaman Kantor Pemarintah Kecamatan Parungponteng, aksi masyarakat menyoroti karut marut BPNT juga lakukan oleh massa Gerakan Mahasiswa Parungponteng (Gempar) bersama-sama dengan masyarakat menggelar aksi.
Mereka memprotes penyaluran BPNT di Kecamatan Parungponteng.
Korlap Demonstrasi, Mujib Rahman Wahid, mengatakan massa aksi yang jumlahnya mencapai 250 orang yang merupakan perlawanan untuk mendobrak setiap pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dalam penyaluran BPNT.
Baca Juga: Kasus Positif Covid-19 di Sumedang Tembus 407, Hanya Satu Kecamatan Zero Kasus
Mujib menjelaskan, aksi tersebut juga sebagai sarana masyarakat menyampaikan aspirasi. Terutama bagi mereka yang tidak puas dengan proses penyaluran BPNT.
Hal yang menjadi persoalan yang menjadi sorotan antara lain kualitas dan kuantitas pangan, serta prosedur penyaluran BPNT yang tidak sesuai lantaran tidak ada transparansi pengalokasian Sembako.
